"Sebagai Ketua Partai PRIMA Kaltim, saya mendesak Pemprov dan Pemkot Samarinda untuk berhenti berdebat di media sosial. Fokus utama seharusnya adalah memastikan kepesertaan jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu segera aktif kembali," tegasnya.
Lebih lanjut, Udin Rizky menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan komunikasi dengan Pemerintah Pusat guna mengakhiri kebuntuan ini.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan staf di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memfasilitasi solusi bagi kedua belah pihak.
"Kami ingin terjalin sinergi dan kolaborasi. Jangan sampai nasib puluhan ribu warga miskin di Samarinda terus dikorbankan akibat ego dan polemik para elite," pungkas Udin. (red)
Baca juga:
- Musancab PDI Perjuangan PPU Jadi Ajang Konsolidasi, Target Tambah Kursi DPRD 2029
- Soal Renovasi Rp 25 Miliar di Gubernuran, Dosen Unmul: Banyak Honorer dan Dosen belum Punya Rumah
- PKB Kaltim Bidik Pilgub 2029, Fahmi Fadli Digadang-gadang Jadi Kandidat?
- Lari Pagi di Samarinda, Hasto Kristiyanto Dapat Laporan soal Kinerja Andi Harun
Tag




