ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Pemerintah Kota Samarinda (Pemkot Samarinda) terlibat perseteruan di ruang publik melalui media sosial terkait kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) BPJS Kesehatan.

Ketegangan ini dipicu oleh kebijakan pengalihan beban pembiayaan kepesertaan dari Pemprov Kaltim ke Pemkot Samarinda.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim tertanggal 5 Maret 2026.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (DPW PRIMA) Kalimantan Timur, Udin Rizky, menilai perseteruan ini terindikasi sebagai bentuk rivalitas politik menuju kontestasi 2029.

Hal tersebut ia sampaikan melalui rilis tertulis pada Sabtu, 11 April 2026.

"Saya kecewa dengan sikap elite politik daerah yang justru lebih senang berpolemik demi 'pansos' (panjat sosial) daripada mencari jalan keluar konkret bagi 49.732 jiwa warga yang nasib kesehatannya bergantung pada alokasi PBPU BPJS tersebut," ujar Udin.

Menurut Udin, polemik akibat pengalihan pembiayaan ini seharusnya tidak perlu terjadi dan harus segera diakhiri.

Ia menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan abai, padahal pemerintah pusat tengah berupaya keras memperluas akses jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara.

"Sebagai Ketua Partai PRIMA Kaltim, saya mendesak Pemprov dan Pemkot Samarinda untuk berhenti berdebat di media sosial. Fokus utama seharusnya adalah memastikan kepesertaan jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu segera aktif kembali," tegasnya.

Lebih lanjut, Udin Rizky menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan komunikasi dengan Pemerintah Pusat guna mengakhiri kebuntuan ini.

Ia mengaku telah berkoordinasi dengan staf di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memfasilitasi solusi bagi kedua belah pihak.

"Kami ingin terjalin sinergi dan kolaborasi. Jangan sampai nasib puluhan ribu warga miskin di Samarinda terus dikorbankan akibat ego dan polemik para elite," pungkas Udin. (red)