ARUSBAWAH.CO -  Isu politik dinasti keluarga Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menjadi salah satu tuntutan yang dibawa aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Senin (23/2/2026).

Aksi bertajuk “Satu Tahun Disiksa Rudy-Seno” itu memuat tujuh tuntutan yang tertuang dalam pernyataan sikap bertajuk Pakta Integritas.

Mereka menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yakni:

1. Evaluasi dan kemerataan program Gratispol.
2. Tindak lanjut atas kerusakan ekologi di Kalimantan Timur.
3. Kemerataan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur.
4. Hentikan praktik politik dinasti di Kalimantan Timur.
5. Menuntut jaminan perlindungan dan kepastian hak buruh serta masyarakat adat.
6. Meminta jaminan perlindungan penuh terhadap kebebasan berekspresi.
7. Meminta transparansi APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuh poin tuntutan itu dibacakan langsung di hadapan Rudy Mas'ud saat menemui massa aksi untuk berdialog.

Rudy Mas'ud Bantah Politik Dinasti

Dalam tanggapannya, Rudy membantah tudingan adanya praktik politik dinasti di Kalimantan Timur.

Pernyataan itu sempat memicu sorakan dari peserta aksi.

“Kami tidak ada politik dinasti,” tegas Rudy.

"Huuu," sorak massa aksi.

Ia kemudian menyinggung latar belakang akademik salah satu mahasiswa yang berada di hadapannya.

“Kalau jurusan hukum mestinya tahu tentang bagaimana sistem pemilu di Indonesia ini," jawabnya.

Rudy menegaskan bahwa hak untuk dipilih dan memilih merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

"Semua warga negara Indonesia yang usianya telah memenuhi persyaratan boleh memiliki hak politik dipilih maupun memilih,” ujarnya.

“Kalau (jurusan) hukum, kalau nggak (jurusan) hukum saya nggak paham,” tambahnya.

BEM KM Unmul Pertanyakan Check and Balance

Sementara itu, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Mulawarman (Unmul) menyatakan bahwa secara normatif, setiap warga negara memang memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Namun, perwakilan BEM KM Unmul menilai persoalan yang mereka angkat bukan semata soal legalitas, melainkan etika dan mekanisme pengawasan kekuasaan dalam sistem demokrasi.

“Pertanyaannya, mekanisme check and balance di negara demokrasi diatur di Kalimantan Timur oleh sesama sekeluarga, apakah maksimal?” ujar perwakilan mahasiswa, yang langsung disambut teriakan massa, “Tidak!”

"Jadi, boleh, Pak. Kita berdebat mengenai itu," ujar perwakilan BEM KM.

BEM KM Unmul juga kembali mengingatkan bahwa sejak masa kampanye Pilgub Kaltim 2024, mereka telah menantang Rudy untuk hadir dan berkampanye sekaligus berdebat secara terbuka di kampus.

Tantangan tersebut, belum mendapat respons saat itu.

Dalam aksi kali ini, kepengurusan baru BEM KM Unmul kembali melayangkan tantangan terbuka kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya kepada Rudy dan Seno.

Mereka meminta agar keduanya hadir di Universitas Mulawarman untuk berdebat secara intelektual dan menjawab berbagai kritik yang selama ini berkembang di ruang publik.

"Berani atau tidak, Pak?" tanya mahasiswa.

"Kirim aja surat," jawab Rudy.

"Berani atau tidak?" tanya mahasiswa lagi.

"Sangat berani," jawab Rudy tegas.

Konstelasi Keluarga di Jabatan Publik

Isu politik dinasti mencuat karena sejumlah anggota keluarga Rudy saat ini menduduki jabatan strategis di tingkat daerah maupun pusat.

Selain menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur, istrinya, Syarifah Suraidah Harum, saat ini merupakan Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur.

Ia dilantik usai sang suami  mundur dari kursi legislatif setelah maju dalam Pilgub Kaltim 2024. Sarifah sendiri mendapat perolehan suara ketiga terbanyak dari Partai Golkar saat Pileg 2024 lalu. 

Sementara itu, kakaknya, Hasanuddin Mas'ud, menjabat sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur.

Kakaknya yang lain, Rahmad Mas'ud, merupakan Wali Kota Balikpapan. Adapun Syahariah Mas'ud duduk sebagai Anggota DPRD Kalimantan Timur dari daerah pemilihan Penajam Paser Utara dan Paser.

Selain itu, sang adik, Abdul Gafur Mas'ud, merupakan eks bupati Penajam Paser Utara periode 2018-2022. Namun belum selesai masa jabatannya, ia ditangkap dalam sebuah OTT KPK pada Januari 2022.   

Konfigurasi tersebut yang kemudian menjadi dasar kritik mahasiswa terkait potensi melemahnya mekanisme check and balance dalam tata kelola pemerintahan daerah. (raf)