ARUSBAWAH.CO -  Aksi mahasiswa yang menyoroti pelaksanaan Program GratisPol mendapat perhatian dari Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana.

Ia menilai, unjuk rasa tersebut tidak bisa dianggap sebagai dinamika biasa.

“Aksi mahasiswa ini tidak bisa hanya dianggap angin lalu. Ini pesan serius bahwa banyak pihak peduli terhadap program ini,” ujar Yenni saat dimintai tanggapan, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, GratisPol merupakan program strategis yang menyangkut masa depan pendidikan ribuan anak Kaltim.

Karena itu, seluruh kerja penyempurnaan harus menjadi tanggung jawab utama pihak eksekutif.

“Kerja kerasnya memang ada di pemerintah provinsi. Kalau ada celah, sistemnya harus dibenahi,” tegasnya.

Perlu Mitigasi dan Perbaikan Sistem

Yenni menekankan pentingnya pembenahan sistem administrasi dan mitigasi sejak awal untuk mengantisipasi berbagai kendala teknis.

Ia menilai, lonjakan jumlah penerima di tahun kedua tentu membawa konsekuensi pada kesiapan sistem, validasi data, hingga koordinasi antarinstansi.

“Mitigasi harus dilakukan sejak awal. Jangan tunggu ada masalah dulu baru bergerak,” katanya.

Selain itu, ia mendorong adanya tim sosialisasi yang terintegrasi antara Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).