Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Oktober 2025 program ini baru terealisasi sekitar 20 persen, dengan lebih dari 30 ribu siswa telah menerima manfaat dari total 150 ribu target penerima.

Muhaimin menjelaskan, lambatnya realisasi program disebabkan oleh keterbatasan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi penuh.

“Saat ini baru sebagian kecil SPPG yang bisa beroperasi maksimal. Kami berharap dukungan dari Badan Pangan Nasional untuk menambah izin operasional agar jangkauan layanan bisa diperluas,” jelasnya.

Selain itu, tantangan lain juga muncul dari aspek kesiapan dapur, distribusi makanan, hingga penerapan standar kebersihan.

Pemerintah menekankan pentingnya pengawasan selama proses produksi makanan, terutama yang dilakukan pada malam hari.

“Peran Dinas Kesehatan dan Puskesmas sangat vital dalam memastikan makanan yang disajikan benar-benar higienis dan memenuhi standar kesehatan,” tambahnya.