Ronny menjelaskan bahwa persepsi tersebut keliru.

Penataan kawasan kumuh bukan proyek parsial, tapi menuntaskan seluruh elemen kawasan agar hasilnya jelas dan berkelanjutan.

Tujuh Indikator Penataan Kawasan Kumuh

Penanganan kawasan kumuh mengacu pada tujuh indikator Kementerian PUPR/PKP:

• Penanganan RTLH (PK & PB)
• Pembangunan jalan lingkungan
• Perbaikan drainase
• Peningkatan sanitasi
• Penyediaan TPS
• Proteksi kebakaran
• Penataan elemen pendukung kawasan, termasuk taman dan penerangan
• PK diterapkan pada rumah yang strukturnya masih layak namun membutuhkan perbaikan atap, lantai, dapur, atau sanitasi.
• PB untuk bangunan yang membahayakan, harus dibongkar total.

Proses penilaian meliputi survei lapangan, verifikasi administrasi lahan, hingga kajian teknis bangunan.

Dukungan Politik Anggaran Jadi Kunci

Dengan 118 hektare kawasan kumuh dan 20.131 RTLH yang harus ditangani, Perkim berharap dukungan penuh eksekutif dan legislatif agar revisi SK, sinkronisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), serta kolaborasi pusat–provinsi dapat segera berjalan.

“Ini agenda besar kota. Tanpa dukungan politik anggaran, kita akan terus berputar di masalah yang sama,” pungkas Ronny. (isa)