ARUSBAWAH.CO -  Pemerintah Kota Samarinda memastikan program penanganan kawasan kumuh tetap berjalan meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan komitmen pengurangan kawasan kumuh tidak boleh berhenti, meski desain penataan penuh atau full design kemungkinan belum sepenuhnya bisa direalisasikan dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Andi Harun usai menerima presentasi penataan kawasan kumuh dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Samarinda untuk dua kawasan prioritas, yakni kawasan Tenun Samarinda Seberang dan kawasan Front City Lambung Mangkurat.

“Kita minta untuk dilakukan penyesuaian karena dari total kawasan kumuh yang ada di Kota Samarinda itu sekitar 70,5 hektare. Kita masih ada PR kurang lebih 26 hektare,” ujar Andi Harun kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).

Program ini merupakan tindak lanjut dari kawasan yang masuk dalam SK Wali Kota Samarinda Nomor 663/404/HK-KS/XI/2020 tentang Penetapan Kawasan Kumuh. Berdasarkan data tahun 2024, luas kawasan kumuh tersisa di Kota Samarinda masih mencapai 26,16 hektare.

Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk merealisasikan desain penuh penataan kawasan tersebut cukup besar, sementara kemampuan APBD Kota Samarinda tahun 2027 masih belum dapat dipastikan.

“Tadi yang diajukan oleh Perkim di kawasan Samarinda Seberang kebutuhan anggarannya cukup besar, sementara kemampuan APBD kita belum tahu. Karena TAPD baru rapat, baru bahas anggaran,” katanya.

Pemkot Samarinda, lanjut Andi Harun, tetap menargetkan adanya pengurangan kawasan kumuh setiap tahun meski pengerjaannya harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Tapi prinsipnya kalau kita tidak mampu mewujudkan yang full design, komitmennya adalah tiap tahun harus ada pengurangan kawasan kumuh,” tegasnya.

Full Design Bisa Ditunda, Pengurangan Kumuh Tetap Jalan

Orang nomor satu di Kota Samarinda itu menjelaskan konsep penataan yang dipresentasikan Perkim sebenarnya merupakan desain menyeluruh untuk kawasan Samarinda Seberang.

Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah kota harus realistis terhadap kondisi keuangan daerah.

“Kalau yang digambarkan maupun dipaparkan tadi adalah full design di kawasan Samarinda Seberang,” ujarnya.

Meski optimistis kondisi APBD 2027 akan lebih baik, ia menilai pemerintah tetap tidak boleh terlalu berharap seluruh program perangkat daerah bisa langsung terakomodasi sekaligus.

“Melihat kondisi kebijakan keuangan, rasanya 2027 kita optimistis. Tapi kita tidak boleh terlalu berharap untuk bisa mengakomodir semua program dari perangkat daerah,” katanya.

Karena itu, ia telah memberikan arahan khusus kepada Perkim agar fokus pada item pekerjaan yang paling efektif mengurangi nilai kekumuhan kawasan.

“Khusus untuk kawasan kumuh saya telah memberikan arahan. Prinsipnya setiap tahun kita kurangi,” tegasnya.

Ia menyebut, bila kondisi APBD membaik maka penataan akan menggunakan konsep penuh sesuai desain awal. Namun bila kemampuan fiskal terbatas, maka pemerintah akan menyesuaikan target secara bertahap.

“Kalau APBD lagi bagus, lagi kuat, ya kita pakai yang full design. Tapi kalau tidak, maka kita adaptasi target kita setiap tahun ada pengurangan kumuh. Mungkin tidak full design,” jelasnya.

Perkim: Masih Ada Sisa 26 Hektare Kawasan Kumuh

Setelah mendapatkan pernyataan dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun, redaksi Arusbawah.co kemudian mendatangi langsung kantor Dinas Perkim Samarinda untuk melakukan wawancara lebih lanjut terkait rencana penanganan kawasan kumuh tersebut.