ARUSBAWAH.CO - Adanya draft Revisi Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba) yang telah disepakati Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk jadi usulan inisiasi turut direspon salah satu tokoh muda di Kalimantan Timur (Kaltim), Daniel Mahendra.

Diketahui, dalam draft RUU Minerba itu, ada beberapa hal yang jadi perhatian.

Yakni, soal perguruan tinggi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Perihal ini, dalam penjelasan Daniel Mahendra yang diterima Arusbawah.co, ia sampaikan bahwa ada ancaman tambang ilegal yang bikin lingkungan rusak, konflik sosial, dan pendapatan negara melayang.

"Yang lebih parah, UMKM jangan sampai cuma jadi alat buat melegitimasi tambang ilegal. Solusinya? Harus ada aturan tegas, pengawasan ketat, dan kerja bareng antara pemerintah, UMKM, kampus, sama perusahaan tambang. Jadi, tambang bisa jalan dengan transparan, nggak ngerusak, dan tetap kasih manfaat nyata buat semua. Melihat birokrasi yang awut-awutan soal pertambangan, apakah ini solusi apa masalah baru?," ujarnya.

Daniel melihat bahwa birokrasi yang sering ribet dan awut-awutan dalam urusan tambang, keterlibatan UMKM dan kampus sebenarnya bisa jadi peluang besar, tapi juga berisiko jadi masalah baru kalau tidak diatur dengan bener.

"Kalau regulasi dan pengawasan tetap lemah, bisa-bisa malah makin banyak celah buat tambang ilegal berkedok "legal" lewat UMKM. Jadi, kunci utamanya bukan cuma soal aturan, tapi juga soal eksekusi dan transparansi. Kalau semua pihak serius jalani perannya, ini bisa jadi solusi yang bener-bener berdampak positif. Tapi kalau birokrasi tetap semerawut, ya malah jadi masalah baru yang lebih ruwet lagi," katanya.

Ia juga menekankan bahwa masalah bisa tambah ruwet kalau melihat kondisi kampus yang sekarang juga tidak seindependen dulu.

"Banyak kampus sudah dikuasai oligarki alumni yang sekarang jadi pejabat pemerintah atau anggota dewan, jadi rawan kepentingan pribadi atau golongan. Kalau mereka ikut main di urusan tambang, bukannya inovasi dan kontribusi positif yang diutamakan, tapi malah bisa jadi ajang cari untung buat kelompok tertentu,"