• Kebutuhan penyesuaian terhadap regulasi nasional sektor transportasi perairan,
• Ketidaksesuaian Pergub 69/2014 dengan amanat Pasal 28 ayat (2) huruf b PM 61/2021,
• Perlunya pembaruan kebijakan agar penetapan tarif angkutan sungai dan danau tetap memiliki dasar hukum yang mutakhir.

Dasar hukum penyusunan Pergub 46/2025 juga merujuk pada:

• UUD 1945 Pasal 18 ayat (6)
• UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (dan perubahan terakhir melalui UU 6/2023)
• UU 10/2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur
• PP 31/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran

Efektif Berlaku Sejak Diundangkan

Pergub 46/2025 mulai berlaku tepat pada tanggal diundangkan, yakni 30 September 2025, dan dicatat dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 49.

Dengan pencabutan ini, Pergub 69/2014 dinyatakan tidak berlaku, sehingga Pemprov Kaltim dapat menyiapkan regulasi tarif baru sesuai ketentuan Menteri Perhubungan. (pra)