ARUSBAWAH.CO - Kalimantan Timur (Kaltim) kini tengah menghadapi polemik serius terkait pengurangan alokasi beasiswa pendidikan yang selama ini menjadi tumpuan bagi banyak

pelajar dan mahasiswa.

Kebijakan ini memicu kekhawatiran luas, terutama di kalangan generasi

muda yang mengandalkan bantuan beasiswa tersebut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Isu ini mengundang berbagai pertanyaan, mengapa keputusan ini diambil dan apa implikasi jangka panjangnya bagi pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Timur.

Sebagai salah satu penerima manfaat Beasiswa Kaltim dari jenjang S-1 hingga S-3, saya merasa bangga sekaligus prihatin dengan kondisi ini.

Beasiswa ini telah menjadi instrumen penting yang menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam menciptakan kesempatan pendidikan bagi generasi muda.

Namun, dengan kebijakan terbaru yang memangkas alokasi beasiswa, banyak di antara teman-teman saya yang sedang berjuang untuk mencapai pendidikan mereka kini harus menghadapi hambatan yang sulit diatasi.

Kebijakan pengurangan beasiswa telah menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat.

Apa yang dahulu diperjuangkan dengan susah payah oleh Isran Noor dan Hadi Mulyadi kini tampak terancam dengan adanya keputusan pengurangan ini.

Alasan pengurangan tersebut, meskipun mungkin didasarkan pada pengaturan anggaran, tetap perlu dijelaskan secara lebih terbuka agar

tidak mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Keputusan ini menuntut pertimbangan yang lebih dalam, mengingat pendidikan adalah investasi jangka panjang yang harus menjadi prioritas. Dalam konteks filosofi politik, kebijakan publik yang

menyangkut pendidikan selalu harus mengutamakan keberlanjutan dan kesejahteraan generasi mendatang.

Pemangkasan beasiswa tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya hanya akan membatasi peluang generasi muda Kaltim untuk berkontribusi secara maksimal pada pembangunan daerah.

Dalam konteks filosofi politik dan kepemimpinan, seorang pemimpin yang baik harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan saat ini dan keberlanjutan jangka panjang.

Pendidikan merupakan landasan fundamental bagi kemajuan sosial dan ekonomi. Memotong akses terhadap pendidikan tinggi melalui pengurangan beasiswa adalah langkah yang harus ditinjau secara mendalam, karena hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan potensi sumber daya manusia di Kaltim.

Jika dilihat dari sudut pandang filsafat moral, pendidikan bukan hanya hak dasar individu, tetapi juga tanggung jawab moral negara dan para pemimpinnya untuk memastikan akses pendidikan bagi seluruh rakyatnya.

Dalam pandangan filsuf eksistensialisme, Jean-Paul Sartre, manusia terikat pada kebebasan memilih dan tanggung jawab untuk menentukan masa depannya sendiri.

Namun, kebebasan ini hanya bermakna jika setiap individu memiliki akses terhadap sumber daya, salah satunya adalah pendidikan.

Dengan mengurangi beasiswa, pemerintah pada dasarnya membatasi

pilihan dan kebebasan generasi muda untuk menentukan masa depannya.

Secara sosiologis, masyarakat dan negara memiliki hubungan timbal balik. Generasi muda, khususnya mereka yang berasal dari Kalimantan Timur, diharapkan menjadi agen perubahan yang berperan dalam pembangunan daerah di masa depan.

Namun, jika mereka kehilangan akses ke pendidikan yang layak, maka kontribusi mereka terhadap pembangunan akan turut terhambat.

Dalam hal ini, tanggung jawab moral kepemimpinan terletak pada bagaimana menjaga keberlanjutan akses pendidikan yang merata.

Sebagai putra daerah Kalimantan Timur yang telah merasakan manfaat beasiswa ini, saya merasa bahwa perhatian terhadap pendidikan generasi muda adalah salah satu bentuk nyata kepedulian

pemerintah terhadap masa depan daerah.

Saya, dan banyak rekan-rekan saya, adalah contoh nyata bahwa beasiswa Kaltim telah memberi peluang bagi kami untuk berkembang dan berkontribusi kembali kepada masyarakat.

Namun, kondisi yang terjadi saat ini memunculkan kekhawatiran yang mendalam. Banyak mahasiswa berprestasi yang kini harus terhenti di tengah jalan karena tidak lagi menerima beasiswa yang mereka harapkan.

Ini bukan hanya persoalan individu, tetapi merupakan masalah kolektif yang perlu segera diatasi.

Diperlukan transparansi dari pemerintah mengenai alasan di balik pengurangan ini dan strategi jangka panjang untuk mengatasi masalah yang ada.

Pendidikan tidak boleh dianggap sebagai pengeluaran semata, tetapi sebagai investasi jangka panjang yang akan membawa dampak positif

bagi kemajuan sosial dan ekonomi di Kalimantan Timur.

Pendidikan adalah pilar utama yang harus dijaga oleh setiap pemerintahan yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan.

Pengurangan beasiswa, jika tidak disertai dengan solusi alternatif,

akan menghambat perkembangan generasi muda yang pada akhirnya akan berdampak pada pembangunan daerah.

Kalimantan Timur, yang kini tengah memasuki era baru dengan

pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, membutuhkan sumber daya manusia yang terdidik dan kompeten untuk mendukung berbagai program pembangunan.

Saya berharap, pemerintah provinsi dapat meninjau kembali kebijakan pengurangan beasiswa ini dengan mempertimbangkan dampak sosial dan moral yang dihasilkan.

Pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara.

Sebagai bagian dari masyarakat Kalimantan Timur, kita memiliki

tanggung jawab moral untuk bersama-sama memperjuangkan akses pendidikan bagi setiap anak daerah yang memiliki potensi untuk berkembang.

Krisis pengurangan beasiswa ini harus dilihat sebagai momen refleksi bagi kita semua.

Bagaimana kita ingin membangun Kalimantan Timur di masa depan?

Apakah kita akan membiarkan pendidikan—sebuah pilar utama dalam pembangunan—terabaikan?

Tanggung jawab kepemimpinan terletak pada keberanian untuk membuat keputusan yang bijaksana, yang mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang generasi mendatang.

Sebagai penerima beasiswa Kaltim dan tokoh pemuda di bidang seni dan budaya, saya terpanggil untuk mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan agar tetap memperjuangkan akses pendidikan yang merata.

Hanya dengan pendidikan yang baik, kita dapat memastikan bahwa

Kalimantan Timur dapat mencapai potensi maksimalnya sebagai provinsi yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional dan global. (*)

Ditulis oleh Rahmad Azazi Rhomantoro, tokoh pemuda berprestasi dalam bidang seni dan budaya di Kalimantan Timur. Sebagai penerima beasiswa Kaltim dari jenjang S-1 hingga S-3, menerima penghargaan sebagai lulusan terbaik Doktor Bidang Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ia kini aktif memperjuangkan akses pendidikan bagi generasi muda di Kaltim dan berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah.