Pengurangan beasiswa, jika tidak disertai dengan solusi alternatif,

akan menghambat perkembangan generasi muda yang pada akhirnya akan berdampak pada pembangunan daerah.

Kalimantan Timur, yang kini tengah memasuki era baru dengan

pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, membutuhkan sumber daya manusia yang terdidik dan kompeten untuk mendukung berbagai program pembangunan.

Saya berharap, pemerintah provinsi dapat meninjau kembali kebijakan pengurangan beasiswa ini dengan mempertimbangkan dampak sosial dan moral yang dihasilkan.

Pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara.

Sebagai bagian dari masyarakat Kalimantan Timur, kita memiliki

tanggung jawab moral untuk bersama-sama memperjuangkan akses pendidikan bagi setiap anak daerah yang memiliki potensi untuk berkembang.

Krisis pengurangan beasiswa ini harus dilihat sebagai momen refleksi bagi kita semua.

Bagaimana kita ingin membangun Kalimantan Timur di masa depan?

Apakah kita akan membiarkan pendidikan—sebuah pilar utama dalam pembangunan—terabaikan?

Tanggung jawab kepemimpinan terletak pada keberanian untuk membuat keputusan yang bijaksana, yang mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang generasi mendatang.

Sebagai penerima beasiswa Kaltim dan tokoh pemuda di bidang seni dan budaya, saya terpanggil untuk mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan agar tetap memperjuangkan akses pendidikan yang merata.

Hanya dengan pendidikan yang baik, kita dapat memastikan bahwa

Kalimantan Timur dapat mencapai potensi maksimalnya sebagai provinsi yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional dan global. (*)

Ditulis oleh Rahmad Azazi Rhomantoro, tokoh pemuda berprestasi dalam bidang seni dan budaya di Kalimantan Timur. Sebagai penerima beasiswa Kaltim dari jenjang S-1 hingga S-3, menerima penghargaan sebagai lulusan terbaik Doktor Bidang Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ia kini aktif memperjuangkan akses pendidikan bagi generasi muda di Kaltim dan berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah.