Kerjasama ini akan bergerak pada ranah business-to-business (B2B), tidak hanya untuk layanan, tetapi juga aspek bisnis yang lebih luas.

Terkait mekanisme dan pengawasan KP SPAMS di desa, Puguh menjelaskan bahwa sebagian besar desa telah mulai mengelola sistem ini secara mandiri, dengan beberapa dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Mereka juga diwajibkan melakukan uji kualitas air setiap tiga bulan untuk memastikan standar air bersih yang aman bagi masyarakat.

“Sudah ada SOP terkait pengelolaan air bersih di desa. Bahkan, sejak 2019 sudah ada pelatihan dan pendampingan teknis terkait SPAMS, sehingga dari awal program ini sudah cukup terarah,” lanjutnya.

Pada November mendatang, DPMPD Kaltim akan menggelar pelatihan khusus yang disebut Sekolah Air.

Pelatihan ini akan mengundang desa-desa yang KP SPAMS-nya sudah tidak aktif lagi serta OPD terkait, dengan tujuan untuk meningkatkan manajemen air yang lebih baik di desa.

“Kami ingin mencermati pentingnya manajemen air yang baik. DPMPD Kaltim juga sudah mengadakan kejuaraan sebagai bagian dari upaya melihat manajemen desa dalam hal kualitas air. Anugerah ini telah kami berikan dalam acara Anugerah Desa beberapa waktu lalu,” pungkas Puguh. (adv)