“Prinsipnya, semua aset strategis di wilayah kita harus dikelola untuk kepentingan daerah. Jika kita bisa ambil alih pengelolaan DAS, PAD bisa melonjak, dan masyarakat yang paling merasakan manfaatnya,” jelasnya.

Guna mendukung upaya tersebut, Komisi II mengadakan studi banding ke Kalimantan Selatan yang telah sukses dalam pengelolaan Sungai Barito.

Komisi II berencana segera melakukan kunjungan ke Jembatan Ampera, Sumatera Selatan, sekaligus melanjutkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan. 

“Kami sedang membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan. Kepala KSOP, Pak Mursidi, sudah membantu membuka jalur koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Laut. Dari situ mulai terlihat titik terang,” terang Husni.

Menurutnya, jika pengelolaan Mahakam dan Berau kembali dipegang oleh daerah, potensi penerimaan bisa mencapai ratusan miliar rupiah tiap tahunnya. 

“Target kami jelas, ambil kembali hak kelola DAS, tingkatkan PAD, dan pastikan dana itu kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” ungkap Husni. (adv)