ARUSBAWAH.CO - Melalui Komisi II, DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) giat memperjuangkan pengembalian hak pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) kepada pemerintah daerah.

Pengelolaan fasilitas tambatan kapal dan pengolongan dalam langkah ini dinilai penting untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian dalam mengelola sumber daya lokal.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Muhammad Husni Fahruddin, mengungkapkan bahwa potensi ekonomi di DAS Mahakam dan DAS Berau selama ini kurang dimanfaatkan maksimal oleh daerah.

Pengelolaan sebagian besar masih dikendalikan oleh Pelindo dan pihak swasta yang bukan berasal dari daerah. 

“Pelindo bisa meraup puluhan miliar setiap bulan dari pengolongan kapal, PTB bahkan ratusan miliar. Tapi untuk provinsi, kontribusinya nihil,” ucap Husni.

Akibatnya, menurutnya, potensi PAD Kaltim belum mampu dimaksimalkan.

Dengan alasan tersebut, DPRD Kaltim berupaya agar pengelolaan DAS dapat diambil alih dan dikelola langsung oleh Perusda.