Dengan pengelolaan berbasis kearifan lokal, ekosistem dapat terjaga, mendukung pelestarian sumber daya alam di Kutai Barat.

Meski demikian, tantangan tetap ada. Minimnya tenaga teknis dan keterbatasan literasi masyarakat adat dalam menyusun dokumen etnografi menjadi kendala utama.

“Proses administrasi seperti ini sering kali menjadi hambatan karena kurangnya tenaga pendamping yang memahami prosedur teknis,” ujar Erlinsiana.

Selain itu, belum semua kampung memiliki batas administratif yang jelas, menyulitkan proses identifikasi.

Untuk mengatasi ini, pemerintah telah menyusun berbagai strategi, seperti pertemuan teknis, sosialisasi, hingga pendampingan langsung ke komunitas adat.

“Kami terus melakukan sosialisasi dan pendampingan agar proses pengakuan ini dapat berjalan lancar. Pendekatan jemput bola adalah salah satu cara kami mempercepat proses ini,” tambahnya.

Erlinsiana berharap, dengan berbagai langkah ini, MHA di Kutai Barat dapat semakin berdaya.

“Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas adat sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya. (adv)