ARUSBAWAH.CO - Satu penelitian yang dilakukan oleh Naning Setiani dan Aris Eddy Sarwono dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta mengungkap adanya kesenjangan signifikan dalam kinerja keuangan daerah antara provinsi di Pulau Jawa dan Kalimantan pada tahun anggaran 2024.

Penelitian yang diterbitkan pada Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi) itu dapat diakses di Google Scholar dengan menampilkan beberapa data berkaitan dengan keterkaitan antara transfer dana pusat ke daerah. 

Penelitian terssebut menganalisis rasio ketergantungan keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2024.

Hasilnya, provinsi-provinsi di Jawa terbukti lebih mandiri secara fiskal, sedangkan Kalimantan masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Rasio Ketergantungan: Jawa Rendah, Kalimantan Tinggi

Rasio ketergantungan mengukur seberapa besar pendapatan daerah berasal dari dana transfer pusat.

Semakin rendah persentasenya, semakin mandiri daerah tersebut.

Provinsi dengan ketergantungan terendah:

1. Banten – 27,12% (Sedang)
2. DKI Jakarta – 27,26% (Sedang)
3. Jawa Barat – 28,61% (Sedang)

Provinsi dengan ketergantungan tertinggi:

1. Kalimantan Utara – 70,55% (Sangat Tinggi)
2. Kalimantan Tengah – 64,76% (Sangat Tinggi)
3. Kalimantan Timur – 53,92% (Sangat Tinggi)
4. Kalimantan Selatan – 50,78% (Sangat Tinggi)

Sementara itu, Jawa Tengah (32,99%) dan Jawa Timur (33,69%) masuk kategori Cukup Tinggi, sedangkan Kalimantan Barat (47,81%) masuk kategori Tinggi.

DATA PENELITIAN - Data Rasiol Ketergantunganl Keuanganl Daerah antara pusat dan daerah untuk provinsi di Jawa dan Kalimantan/ Jurnal Maneksi

Derajat Desentralisasi: Jawa Dominan di Atas 70%

Derajat desentralisasi mengukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah.

Semakin tinggi nilainya, semakin mandiri daerah tersebut.

Provinsi dengan derajat desentralisasi sangat baik (>70%):

1. Banten – 72,82%
2. DKI Jakarta – 72,72%
3. Jawa Barat – 71,36%

Provinsi dengan nilai rendah (<35%):

1. Kalimantan Utara – 29,40% (Cukup)
2. Kalimantan Tengah – 34,05% (Sedang)
3. Kalimantan Timur (45,99%) dan Kalimantan Selatan (49,13%) masih cukup baik, namun belum mencapai level sangat baik seperti provinsi-provinsi di Jawa.

Penyebab Kesenjangan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dan dipublish pada jurnal berjudul "ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PROVINSI DI PULAU JAWA DAN PULAU KALIMANTAN TAHUN ANGGARAN 2024" itu,  ada beberapa faktor yang membuat provinsi di Kalimantan sulit lepas dari ketergantungan pada pusat, di antaranya:

• Perekonomian masih didominasi sektor primer (pertambangan dan perkebunan).
• PAD relatif rendah karena basis pajak daerah kecil.

Infrastruktur dan urbanisasi tertinggal dibanding Jawa.Sementara itu, provinsi di Jawa memiliki basis ekonomi yang lebih beragam, sektor jasa dan industri yang kuat, serta PAD tinggi dari pajak daerah dan retribusi.

Rekomendasi untuk Kalimantan

Untuk memperkuat kemandirian fiskal, peneliti merekomendasikan:

• Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
• Diversifikasi ekonomi lokal agar tidak hanya bergantung pada sumber daya alam mentah.
• Pengelolaan aset daerah yang lebih produktif dan mendorong investasi swasta.
• Perbaikan tata kelola pemerintahan daerah untuk meningkatkan kepercayaan investor.

Kesenjangan fiskal antara Jawa dan Kalimantan masih lebar. Selama Kalimantan belum mampu meningkatkan PAD secara signifikan, ketergantungan terhadap dana pusat akan terus tinggi.

Upaya perbaikan membutuhkan strategi jangka panjang, mulai dari penguatan sektor ekonomi lokal hingga reformasi tata kelola keuangan daerah. (pra)

Sumber: Jurnal ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PROVINSI DI PULAU JAWA DAN PULAU KALIMANTAN TAHUN ANGGARAN 2024 oleh Naning Setiani dan Aris Eddy Sarwono (Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia)