ARUSBAWAH.CO - Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Timur (Kaltim) mencapai Rp8,914 triliun hingga 31 Mei 2026.
Nilai tersebut setara 20,31 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp43,879 triliun.
Kinerja tersebut terutama ditopang oleh lonjakan penerimaan pajak dalam negeri yang tumbuh 35,28 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Berdasarkan publikasi APBN Kita Regional Kalimantan Timur Periode Mei 2026, penerimaan pajak dalam negeri tercatat sebesar Rp6,545 triliun.
Pertumbuhan itu dipengaruhi oleh penurunan restitusi pajak sehingga penerimaan bersih meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Di sisi lain, penerimaan dari sektor kepabeanan justru mengalami penurunan.
Realisasi penerimaan kepabeanan mencapai Rp1,155 triliun, atau terkontraksi 16,27 persen dibanding Mei 2025.
Penurunan tersebut dipengaruhi melemahnya penerimaan Bea Masuk yang turun 21,92 persen akibat berkurangnya aktivitas impor. Sementara itu, penerimaan Bea Keluar turun 13,43 persen karena dipengaruhi penurunan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih mencatatkan pertumbuhan positif.
Hingga akhir Mei 2026, realisasi PNBP mencapai Rp1,214 triliun, atau tumbuh 3,70 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Belanja Negara Capai Rp15,02 Triliun
Di sisi belanja, realisasi Belanja Negara di Kalimantan Timur mencapai Rp15,028 triliun atau 37,74 persen dari pagu sebesar Rp39,816 triliun.
Belanja tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp6,206 triliun atau 34,99 persen dari pagu.
Dari jumlah tersebut, belanja modal mencapai Rp3,168 triliun atau 33,66 persen dari pagu, yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan jalan bebas hambatan sebagai dukungan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sementara itu, realisasi belanja pegawai mencapai Rp2,039 triliun atau 44,86 persen dari pagu, sedangkan belanja barang terealisasi Rp998,78 miliar atau 26,43 persen dari pagu.
Adapun penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp8,822 triliun atau 39,96 persen dari pagu.
Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Nonfisik tercatat meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Sebaliknya, Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan dengan realisasi sebesar Rp2,442 triliun atau 32,41 persen dari pagu.
Sementara Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp106,24 miliar atau 39,97 persen dari pagu.
Penyaluran KUR Tembus Rp2,05 Triliun
Selain belanja negara, pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan usaha.
Hingga Mei 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Timur mencapai Rp2,057 triliun kepada 23.902 debitur.
Sedangkan Kredit Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan sebesar Rp28,67 miliar kepada 4.323 debitur.
Secara keseluruhan, pemerintah menilai kinerja fiskal Kalimantan Timur hingga Mei 2026 tetap menunjukkan kondisi yang solid dan resilien.
Belanja negara dinilai tetap mampu mendukung pembangunan infrastruktur strategis, termasuk proyek IKN, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat melalui penyaluran KUR dan UMi.
Dengan capaian tersebut, APBN dinilai terus berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan. (pra)
