"Nanti kita lihat ya," katanya.

Pernyataan tersebut membuat peluang penambahan Bankeu pada tahun depan masih bergantung pada kondisi kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tahun Lalu Kaltim Sempat Salurkan Bankeu Rp7,5 Miliar ke Aceh

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025, belanja Bantuan Keuangan dibagi ke dalam dua skema, yakni Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota.

Pada pos Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi, Pemprov Kaltim merealisasikan anggaran sebesar Rp7,5 miliar.

Dana tersebut digunakan sebagai bantuan kemanusiaan bagi daerah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sementara itu, untuk skema Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota, realisasinya jauh lebih besar, yakni mencapai lebih dari Rp2 triliun sepanjang 2025.

Anggaran tersebut disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan tidak adanya tambahan Bankeu pada APBD Perubahan 2026, besaran bantuan yang telah ditetapkan dalam APBD Murni dipastikan menjadi angka final yang diterima pemerintah kabupaten dan kota hingga akhir tahun anggaran.