Ia menambahkan bahwa pembahasan akan difokuskan pada peluang kolaborasi dengan perusahaan daerah di Kaltim.

“Masih tahap penjajakan. Semoga mereka siap dan benar-benar mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan daerah,” pungkasnya.

Suara Dukungan dari DPRD dan Pengemudi

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menilai sudah saatnya Kaltim memiliki kendali penuh atas layanan transportasi daring.

Menurutnya, selama ini sistem terlalu bergantung pada keputusan perusahaan nasional, sementara banyak pengemudi mengeluhkan potongan penghasilan yang tinggi.

Keluhan serupa datang dari Koordinator Roda Dua AMKB, Ivan Jaya, yang mewakili pengemudi ojol dan taksi online.

Ia mengungkapkan, kebijakan yang diterapkan pengelola aplikasi seringkali tidak berpihak pada kesejahteraan mitra pengemudi, padahal mereka menanggung semua risiko di lapangan. (adv)