“Kita tidak punya banyak ruang yang leluasa dalam membangun infrastruktur. Kita harus menyesuaikan dengan kapasitas kita, karena pengurangannya Rp6 triliun,” ucap Sri Wahyuni.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menekankan bahwa pengurangan pendapatan kas daerah juga akan memengaruhi Bantuan Keuangan (Benkeu) untuk kabupaten dan kota.

“Pemangkasan pasti paling besar di Bankeu dari Rp1,9 triliun menjadi Rp250 miliar. Pasti akan terasa dampaknya di 10 kabupaten/kota,” tuturnya.

Selain itu, penyesuaian anggaran juga berdampak pada berbagai program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, yang porsi dananya turut dikurangi.

“Beberapa kegiatan di SKPD juga untuk proporsional. Termasuk pokir akan dikecilkan,” jelas Hasanuddin Mas’ud.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh lini pemerintahan di Kaltim harus menyesuaikan program dan belanja sesuai kapasitas anggaran yang tersisa, sehingga prioritas utama tetap menyentuh masyarakat. (adv)