ARUSBAWAH.CO - DPRD dan Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menata kembali program-program daerah untuk APBD 2026 setelah pemerintah pusat memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 73 persen. 

Pemotongan ini membuat pendapatan daerah diproyeksikan defisit sekitar Rp6,1 triliun.

“Dari yang sebelumnya kita dapat Rp9 triliun, kita hanya dapat Rp3 triliun-an lebih,” jelas Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, saat menghadiri Rapat Kerja Banggar bersama TAPD di Gedung E Lantai 1 DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (17/11/2025).

Pemprov menegaskan program yang langsung menyentuh masyarakat tetap berjalan, seperti gratispol dan jospol. 

Namun, beberapa program lain, termasuk umrah gratis dan perjalanan religi bagi marbot serta penjaga rumah ibadah, akan mengurangi jumlah penerima.

“Gratispol aman tetapi volume (jumlah besaran) penerima programnya akan dikurangi. Misal kalau untuk umrah targetnya berapa ratus orang, tahun depan tidak sampai ratusan,” ungkap Sri Wahyuni.