ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersiap menghadapi tekanan fiskal berat pada tahun anggaran 2026.
Penurunan drastis alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat daerah harus memutar otak.
Dari Rp8,7 triliun pada 2025, TKD Kaltim diperkirakan turun tajam menjadi hanya Rp2,4 triliun tahun depan.
Kondisi ini memaksa pemerintah provinsi melakukan penghematan besar-besaran.
Salah satunya adalah rencana pemangkasan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara, dan kemungkinan membatalkan anggaran Rp1,7 miliar untuk program influencer yang dikelola Dinas Pariwisata Kaltim.
Seno Aji Tegaskan Evaluasi Total Anggaran Pemprov
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menegaskan bahwa langkah evaluasi dan pengetatan tidak bisa dihindari.
Ia menyebut Pemprov akan meninjau ulang seluruh pos belanja, termasuk kegiatan promosi pariwisata yang melibatkan influencer.
“Iya hampir semua nanti kita evaluasi tanpa terkecuali. Kalau ada dana influencer tidak memungkinkan pembangunan hal-hal yang tidak diperlukan, kita akan skip dulu yang kurang penting,” kata Seno Aji saat diwawancara pada, Rabu (8/10/2025).
Menurut Seno, prioritas utama pemerintah adalah menjaga agar visi dan misi gubernur serta wakil gubernur tetap berjalan, yakni program Gratispol dan Jospol, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Yang penting visi misi kita, Gratispol dan Jospol, tidak terkoreksi. Karena Gratispol ini menyangkut pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jadi itu tetap jalan, cuma kegiatan yang tidak terlalu penting kita tunda dulu,” tegasnya.
Langkah efisiensi ini, kata Seno, bukan hanya soal pemangkasan anggaran, tapi juga memastikan setiap rupiah APBD digunakan untuk hal yang benar-benar berdampak pada masyarakat.
Ia menambahkan, pemerintah akan memilah program prioritas dan menunda proyek yang dinilai belum mendesak.
“Kita akan melihat mana yang kira-kira bisa ditunda di tahun depan,” katanya.
Anggaran Influencer Rp1,7 Miliar Jadi Sorotan
Isu anggaran Rp1,7 miliar untuk influencer sebelumnya muncul dalam dokumen Entri Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) 2025 yang diperoleh redaksi Arusbawah.co.
Dalam dokumen itu, Dinas Pariwisata Kaltim tercatat mendapat pagu anggaran sebesar Rp37,8 miliar.
Dari total tersebut, Rp1,7 miliar dialokasikan untuk pembiayaan jasa publikasi influencer, dengan target melibatkan sekitar 20 hingga 30 orang influencer.
Program ini sempat menimbulkan perhatian publik karena dianggap tidak relevan di tengah kondisi fiskal yang tertekan.
Nilainya dianggap publik terlalu besar untuk kegiatan berbasis promosi digital.
Penjelasan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim
Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi telah menjelaskan bahwa program influencer sebenarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan promosi desa wisata yang sudah berjalan sejak 2024.
Ririn menambahkan, strategi promosi dengan influencer dianggap efektif dalam memperluas jangkauan informasi wisata daerah.
“Itu program kerja 2024, dan kebetulan ada pembiayanya untuk 2025 ini, jadi kita melanjutkan. Karena kita mau meng-upgrade desa wisata, promosi desa wisata,” jelas Ririn.
Menurut Ririn, anggaran Rp1,7 miliar itu mencakup honor, perjalanan dinas, akomodasi, workshop, serta kebutuhan teknis lainnya bagi influencer.
“Itu nanti juga ada Standar Satuan Harga (SSH) nya. Ada banyak rinciannya. Provinsi lain juga punya mitra seperti vlogger, YouTuber, selebgram, influencer. Sekarang memang eranya begitu,” pungkasnya.
(wan)
