ARUSBAWAH.CO -  Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk seluruh provinsi di Indonesia dipastikan turun drastis pada 2026.

Jika pada 2025 total pagu TKD nasional mencapai Rp919 triliun, maka tahun 2026 hanya Rp693 triliun, atau turun sekitar 29 persen.

Penurunan ini menjadi tekanan serius bagi pemerintah daerah, termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim), yang selama ini sangat bergantung pada dana pusat untuk pembangunan dan operasional pemerintahan.

Redaksi Arusbawah.co melakukan perbandingan antara Dana Transfer Umum (DTU) dari 2025 ke 2026 untuk 10 kabupaten dan kota di Kaltim.

Data diolah redaksi Arusbawah.co dari dua sumber.

Pertama adalah data rincian Transfer ke Daerah (TKD) bersumber dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan 2025.

Kedua adalah dokumen alokasi Dana Transfer Umum (DTU) tahun anggaran 2026 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia yang diterima Arusbawah.co dan sudah dipublish oleh Dirjen Perimbangan Keuangan. 

Hasil perbandingan kedua data TKD itu menunjukkan bahwa 10 Kabupaten/kota di Kaltim menerima pemangkasan signifikan, dengan persentase penurunan antara 24 persen hingga lebih dari 61 persen.

Rincian Penurunan TKD 10 Kabupaten/Kota di Kaltim

1. Kabupaten Berau

Berau yang dijuluki Bumi Batiwakkal dengan sektor unggulan pariwisata, batu bara, dan kelapa sawit mengalami penurunan signifikan, dari Rp3,75 triliun di 2025 menjadi Rp1,43 triliun pada 2026, turun 61,7 persen.

Komposisi DTU 2026 terdiri atas DBH Rp663 miliar dan DAU Rp774 miliar.

2. Kabupaten Kutai Kartanegara

Kutai Kartanegara, dikenal kaya akan sumber daya alam dan penyumbang Pendapatan dari pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, dan industri, ikut mengalami pemangkasan TKD dari Rp7,85 triliun pada 2025 menjadi Rp3,88 triliun pada 2026, atau turun 50,6 persen.

DBH 2026 tercatat Rp1,575 triliun dan DAU Rp2,312 triliun.

3. Kabupaten Kutai Barat

Kutai Barat, dijuluki Benuo Taka dengan sektor unggulan pertambangan batu bara, kehutanan, dan perkebunan, menyusut dari Rp2,51 triliun di 2025 menjadi Rp1,89 triliun pada 2026, atau turun 24,6 persen.