ARUSBAWAH.CO -  Jutaan keluarga miskin di Indonesia selama ini hidup tanpa nama di sistem bantuan pemerintah.

Mereka tidak pernah masuk daftar penerima, tidak tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan tidak pernah menerima bantuan sosial, meski hidup di garis kemiskinan.

Kondisi itulah yang diakui Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang menyebut bukti betapa kacaunya sistem data sosial Indonesia selama puluhan tahun.

“Masih banyak keluarga yang sebenarnya miskin tapi tidak pernah masuk data. Karena itu Presiden memerintahkan semua kementerian dan daerah untuk pakai data yang sama,” kata Gus Ipul saat hadir di BPMP Kaltim, Selasa (7/10/2025).

Ego Sektoral Jadi Akar Masalah Kacau Data Sosial

Menurutnya, akar dari semua kekacauan bantuan sosial adalah ego sektoral kebiasaan tiap instansi punya data sendiri.

Kementerian Sosial punya data, Bappenas punya data lain, BKKBN juga, bahkan setiap Provinsi dan kabupaten kota membuat data versi mereka sendiri.

“Akibatnya, intervensi kita tidak padu, hasilnya tidak efektif. Karena itu sekarang harus satu data, namanya DTSN,” tegasnya.

Pemerintah Terapkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah mewajibkan seluruh lembaga dan daerah mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sistem ini dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) dan berisi informasi setiap penduduk berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“DTSEN ini akan jadi dasar semua program. Mau dapat bansos, sekolah rakyat, semua harus lewat sini,” ujar Gus Ipul.

Dengan sistem ini, siapa pun bisa melihat posisinya cukup lewat ponsel.