“Penilaian dilakukan secara acak agar waktu lebih efektif. OPD yang memiliki prestasi baik kami hadirkan untuk menunjukkan praktik terbaik mereka,” jelas Bagus.

Bagus menekankan bahwa penilaian SAKIP menjadi indikator penting dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan ekonomi, hingga peningkatan pelayanan publik.

Hal ini juga selaras dengan penyusunan RPJMD dan RPJPD Tahun 2025–2030.

“Harapan kami, seluruh OPD bisa mencapai nilai A. Balikpapan harus tampil sebagai daerah dengan tata kelola terbaik dan akuntabel,” tegas Bagus.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota Balikpapan tersebut menegaskan bahwa budaya kinerja harus benar-benar melekat di seluruh jajaran birokrasi yang ada.

“Bukan sekadar memenuhi laporan, tetapi memastikan hasil kerja pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat,” tandas Bagus Susetyo.

Dengan evaluasi berkelanjutan dari Kemenpan-RB, Pemkot Balikpapan berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat melalui sistem pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.

(adv)