Angka tepatnya, adalah Rp 1.077.600.000.000,-
Angka itu, sama saja seperti 20 persen ABPD Samarinda tahun 2024.
Tapi, tentu saja tak mungkin, mengingat, Pemkot masih memiliki banyak kegiatan yang harus dibiayai, mulai dari belanja rutin, hingga belanja pegawai yang jumlahnya tak sedikit.
Untuk belanja pegawai saja, di 2023 lalu, berdasarkan Perwali Kota Samarinda 84/2022, Tentang Penjabaran APBD 2023, jumlah besaran angka belanja pegawai, sudah di angka Rp 1,1 Triliun.
Nah, perihal persoalan mahal ini, Andi Harun juga sudah "aware".
Tak mungkin untuk bisa mengolkan proyek kabel bawah tanah ini dalam satu tahun mata anggaran.
Diperlukan, berkali-kali mata anggaran untuk bisa menghadirkan program kabel listrik bawah tanah di Kota Samarinda itu.
“Karena kita nggak bisa laksanakan secara keseluruhan, kita akan memulai dari kawasan yang paling krusial,” jelasnya.
Pilihan kemudian muncul pada penerapan pemasangan kabel bawah tanah secara partial, atau dilakukan secara bertahap.
Dua lokasi kemudian jadi contoh, yakni di Jalan Agus Salim dan Abul Hasan Samarinda.
Di lokasi itulah rencananya Pemkot kemungkinan akan melakukan kabel bawah tanah secara bertahap, untuk kemudian melanjutkan ke kawasan-kawasan lainnya.
Jika pun dilakukan bertahap, biayanya pun tak sedikit.
Misalnya, jika melakukan HDD di sepanjang jalan dari Universitas 17 Agustus 1945 hingga ke Mal Lembuswana, diperlukan biaya sedikitnya, Rp 3,1 Miliar (asumsi biaya HDD RP 1,2 juta/ meter).
Begitu juga untuk misalnya pemasangan dimulai dari Jalan Agus Salim Samarinda hingga ke Jalan Abul Hasan, dibutuhkan sekiranya Rp 720 juta.
Tag
