ARUSBAWAH.CO -  Pelantikan Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Kalimantan Timur periode 2025–2030 tak sekadar menjadi agenda seremonial organisasi.

Momentum ini justru membuka ruang refleksi: sejauh mana alumni PMII masih relevan sebagai kekuatan perubahan sosial, atau justru terjebak dalam nostalgia pergerakan tanpa dampak nyata bagi masyarakat.

Ketua PW IKA-PMII Kaltim, Syafruddin, secara tegas menolak pandangan yang memosisikan IKA-PMII hanya sebagai ruang temu emosional para alumni.

Menurutnya, organisasi alumni harus tampil sebagai pusat produksi gagasan dan konsolidasi kekuatan intelektual, bukan berhenti pada rutinitas seremonial atau romantisme masa lalu.

Ia menilai tantangan utama alumni PMII saat ini bukan terletak pada keterbatasan akses kekuasaan.

Sebaliknya, persoalan mendasarnya adalah keberanian menggunakan posisi strategis yang telah diraih untuk memperjuangkan kepentingan publik.

“Banyak kader PMII yang sudah berada di parlemen, birokrasi, maupun sektor profesional. Tapi kontribusi itu belum sepenuhnya terartikulasikan sebagai gerakan perubahan yang terorganisir,” ujar Syafruddin saat Pelantikan Pengurus dan Seminar Nasional di Hotel Puri Senyiur, Samarinda, Sabtu (20/12/2025).

Syafruddin menegaskan, IKA-PMII tidak boleh berubah menjadi klub elite alumni.

Organisasi ini, menurutnya, harus menjadi lokomotif gagasan—tempat lahirnya ide-ide segar yang benar-benar menjawab persoalan sosial, mulai dari ketimpangan struktural hingga problem kelompok marjinal.

Ia juga mengkritik kecenderungan sebagian alumni yang, setelah mencapai posisi nyaman, justru menjauh dari nilai dasar PMII. Padahal secara historis, PMII lahir dari kesadaran sosial dan keberpihakan pada kelompok yang terpinggirkan.

“PMII tidak pernah mendidik kader untuk menjadi pengekor arus. Kita disiapkan sebagai pemimpin—untuk NU, negara, dan masyarakat luas,” tegasnya.

Syafruddin bahkan menyebut mentalitas elitis sebagai alarm bahaya bagi keberlangsungan ideologi pergerakan.

Alumni yang merasa “selesai” setelah meraih jabatan, kata dia, patut dipertanyakan komitmennya terhadap sumpah pergerakan.

“Kalau ada kader merasa dirinya elit dan lupa pada tanggung jawab sosial, itu alarm bahaya. Kita disumpah bukan untuk berjarak dari rakyat,” tandasnya.

Dalam konteks hubungan dengan Nahdlatul Ulama (NU), Syafruddin menekankan bahwa PMII dan IKA-PMII tidak boleh menjadi penonton dinamika internal jam’iyah.

Ia menegaskan mandat historis PMII sebagai penyangga Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang inklusif, moderat, dan mampu meredam fragmentasi sosial di tengah masyarakat majemuk.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua PWNU Kaltim, M. Fauzi Achmad Bahtar, yang mendorong alumni PMII agar tidak memosisikan diri di luar NU.

Ia menilai kader PMII harus terlibat aktif dalam penguatan tiga pilar NU: gerakan, pemikiran, dan amalan.

Menurut Fauzi, jumlah kader PMII di Kalimantan Timur sudah cukup besar untuk menjadi kekuatan sosial-politik yang signifikan, asalkan dikelola dengan visi yang jelas dan orientasi kebermanfaatan publik.

“Saya berharap alumni PMII terus berperan aktif membangun kemandirian dan berkiprah nyata di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Dari tingkat nasional, Wakil Ketua PB IKA-PMII, Hery Haryanto Azumi, menegaskan bahwa PMII dan IKA-PMII sejak awal dirancang sebagai proyek kaderisasi jangka panjang bagi kepemimpinan bangsa, bukan organisasi lokal atau sektoral.

Ia menyebut keterlibatan alumni PMII di berbagai ruang strategis negara bukanlah kebetulan, melainkan hasil desain kaderisasi yang konsisten. Bahkan, peluang alumni PMII menjadi presiden di masa depan dinilainya bukan sesuatu yang mustahil.

Namun, Hery mengingatkan bahwa peluang tersebut hanya bermakna jika alumni tetap menjaga integritas, daya kritis, dan keberpihakan sosial, bukan sekadar memanfaatkan jaringan organisasi untuk kepentingan sempit.

“PMII tidak disiapkan untuk mengisi kekosongan jabatan. Kita disiapkan untuk ikut menentukan arah peradaban,” tutupnya. (sobizz/isa)