“Kalau dijadikan Taman Nasional, ke mana kami akan pergi? Bagaimana nasib generasi kami nanti?” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi memutus warisan budaya dan kearifan lokal dari Pegunungan Meratus.
Forum Diskusi Lahirkan Resolusi Penolakan
Penolakan juga disuarakan dalam forum diskusi bertajuk "Taman Nasional Meratus untuk Siapa?" yang digelar di Aula KCF Banjarbaru pada 13 Agustus 2025.
Acara tersebut dihadiri Masyarakat Adat, aktivis lingkungan, dan mahasiswa, yang kemudian menghasilkan Resolusi Meratus Tolak Taman Nasional.
Direktur Eksekutif WALHI Kalsel, Raden Rafiq Wibisono, menyatakan bahwa pengusulan ini sarat risiko penggusuran dan membuka peluang ekspansi korporasi.
Ia menilai, Masyarakat Adat tidak pernah dilibatkan dalam proses pengajuan Meratus ke Kementerian Kehutanan.
“Pegunungan Meratus kaya sumber daya alam, wajar jika ada kepentingan yang ingin menguasainya di balik usulan ini,” katanya.
Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum, dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Muhammad Arman, menyebut penetapan sepihak ini sebagai bentuk pengingkaran terhadap hak-hak Masyarakat Adat.
Ia mengingatkan bahwa “negaraisasi” wilayah adat sering berujung pada hilangnya identitas budaya, kemiskinan, hingga pemiskinan struktural.
AMAN pun mendesak percepatan pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah mandek selama lebih dari 15 tahun.
Ketua AMAN Kalsel, Rubi, menegaskan bahwa kearifan lokal selama ini telah terbukti melindungi hutan Meratus.
Ia khawatir, jika status Taman Nasional diberlakukan, Masyarakat Adat justru akan tersingkir.
Pemerintah Pertimbangkan Penolakan
Usulan Taman Nasional Meratus diajukan Dinas Kehutanan Kalsel ke Kementerian Kehutanan, mencakup hutan lindung di lima kabupaten, yaitu Balangan (10.539 Ha), Banjar (6.911 Ha), Hulu Sungai Selatan (4.961 Ha), Hulu Sungai Tengah (28.389 Ha), dan Kotabaru (68.979 Ha).
Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimatuzahra, menyatakan bahwa rencana perubahan Meratus sebagai Taman Nasional ini masih tahap usulan.
“Kalau memang ada penolakan masyarakat, itu akan jadi bahan pertimbangan untuk mengeluarkan wilayah tertentu dari usulan,” ujarnya mengenai ajuan Meratus. (apr)
