Legislatif, kata Iswandi, masih menunggu paparan resmi mengenai konsep program, skema pembayaran, serta mekanisme pelaksanaannya.

“Kami belum melihat pemaparan resmi dari pemerintah kota. Jadi kita tunggu dulu seperti apa konsepnya,” jelasnya.

Bisa Timbulkan Penolakan Jika Dipaksakan

Ia mengingatkan, bila kebijakan dijalankan tanpa kesiapan sistem dan komunikasi yang baik, potensi penolakan dari masyarakat cukup besar.

Terlebih saat kondisi ekonomi warga belum sepenuhnya stabil, kebijakan baru yang menambah pengeluaran harus dihitung secara matang.

DPRD Minta Pemkot Lebih Terbuka

DPRD Samarinda meminta pemerintah kota membuka hasil kajian secara transparan agar publik mengetahui alasan dan manfaat program tersebut.

Menurut Iswandi, kebijakan parkir berlangganan seharusnya tidak semata mengejar PAD, tetapi juga menciptakan layanan parkir yang lebih tertib dan adil.

DPRD memastikan akan terus mengawal rencana ini sebelum diberlakukan secara luas di Kota Samarinda. (adv)