ARUSBAWAH.CO - Wacana penerapan parkir berlangganan di Samarinda mulai menuai sorotan dari DPRD.
Selain soal potensi pendapatan daerah, besaran tarif yang beredar di publik juga dinilai perlu dikaji serius agar tidak membebani masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi menegaskan, kebijakan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari peluang menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, manfaat nyata yang diterima warga harus menjadi perhatian utama.
Tarif Parkir Jadi Sorotan
Sejumlah angka tarif yang beredar saat ini disebut mencapai sekitar Rp400 ribu untuk sepeda motor dan Rp1 juta untuk mobil.
Menurut Iswandi, nominal itu cukup besar bila fasilitas parkir di lapangan tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
“Dengan dana segitu, apa nilai tambah yang didapat masyarakat harus jelas. Jangan hanya diminta membayar, tapi pelayanan tetap sama,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Jangan Hanya Andalkan Hitungan di Atas Kertas
Ia juga menyoroti perhitungan potensi pemasukan yang dinilai masih bersifat asumsi.
Secara teori, pendapatan dari sistem berlangganan memang terlihat menjanjikan.
Namun, ia mengingatkan bahwa realisasi di lapangan kerap berbeda dengan simulasi yang dibuat.
“Kalau hitungan ekonomi mungkin segitu, tapi pelaksanaannya belum tentu semudah itu,” katanya.
Partisipasi Warga Menjadi Penentu
Menurut Iswandi, keberhasilan program parkir berlangganan sangat ditentukan oleh kesediaan masyarakat untuk ikut serta.
Tidak semua pemilik kendaraan akan langsung setuju membayar jika belum merasakan manfaat konkret, baik dari sisi keamanan, kenyamanan, maupun kepastian parkir.
DPRD Belum Terima Penjelasan Lengkap
Rencana uji coba yang disebut akan dimulai dari kalangan pegawai pemerintah juga belum mendapat penjelasan detail ke DPRD.
Legislatif, kata Iswandi, masih menunggu paparan resmi mengenai konsep program, skema pembayaran, serta mekanisme pelaksanaannya.
“Kami belum melihat pemaparan resmi dari pemerintah kota. Jadi kita tunggu dulu seperti apa konsepnya,” jelasnya.
Bisa Timbulkan Penolakan Jika Dipaksakan
Ia mengingatkan, bila kebijakan dijalankan tanpa kesiapan sistem dan komunikasi yang baik, potensi penolakan dari masyarakat cukup besar.
Terlebih saat kondisi ekonomi warga belum sepenuhnya stabil, kebijakan baru yang menambah pengeluaran harus dihitung secara matang.
DPRD Minta Pemkot Lebih Terbuka
DPRD Samarinda meminta pemerintah kota membuka hasil kajian secara transparan agar publik mengetahui alasan dan manfaat program tersebut.
Menurut Iswandi, kebijakan parkir berlangganan seharusnya tidak semata mengejar PAD, tetapi juga menciptakan layanan parkir yang lebih tertib dan adil.
DPRD memastikan akan terus mengawal rencana ini sebelum diberlakukan secara luas di Kota Samarinda. (adv)
