ARUSBAWAH.CO -  Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Timur memaparkan sembilan persoalan utama pembangunan daerah dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Odah Etam, Kamis (30/4/2026).

Paparan tersebut menyoroti berbagai sektor krusial, mulai dari pendidikan, kemiskinan, hingga perlambatan ekonomi yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.

Akses dan Kualitas Pendidikan Masih Jadi Sorotan

Sektor pendidikan menjadi perhatian utama dalam paparan Sekda.

Akses pendidikan menengah SMA/SMK dinilai masih rendah, tercermin dari angka putus sekolah yang mencapai 18,16 persen pada 2025.

Sementara itu, angka partisipasi sekolah usia 16–18 tahun berada di angka 84,15 persen.

Tak hanya akses, kualitas pendidikan juga masih menjadi tantangan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada 2025 tercatat 44,11 persen.

Untuk capaian siswa, nilai literasi SMA berada di angka 77,17 persen, sedangkan SMK 72,79 persen.

Adapun nilai numerasi SMA tercatat 61,59 persen dan SMK 58,24 persen.

Selain itu, akses pendidikan tinggi juga masih terbatas.

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mengenyam pendidikan tinggi baru mencapai 12,94 persen.

Stunting dan Kemiskinan Masih Tinggi

Di sektor kesehatan, prevalensi stunting pada 2024 masih berada di angka 22,20 persen.

Sementara itu, ibu hamil dengan kekurangan energi kronis mencapai 10 persen.

Persoalan kemiskinan juga masih menjadi perhatian.

Tingkat kemiskinan di Kaltim pada 2025 tercatat 5,19 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 199,71 ribu jiwa.

Indikator kedalaman kemiskinan (P1) juga tercatat di angka 0,830, yang menunjukkan masih adanya ketimpangan kesejahteraan.

Pengangguran dan Ketahanan Pangan Jadi Tantangan

Sekda juga menyoroti tingginya angka pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 5,18 persen pada 2025.

Menariknya, pengangguran didominasi oleh lulusan SMK dengan angka 7,72 persen.

Di sisi lain, ketahanan pangan daerah dinilai masih rentan.

Rasio pemenuhan beras baru mencapai 48,73 persen, sementara terdapat 107 desa yang masuk kategori rawan pangan.

Infrastruktur dan Konektivitas Belum Optimal

Ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas juga menjadi sorotan.

Panjang jalan dalam kondisi rusak tercatat mencapai 133,07 kilometer.

Sementara itu, cakupan layanan air minum baru mencapai 88,84 persen dan sanitasi layak berada di angka 88,85 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Melambat

Dari sisi ekonomi, Sekda menyebut pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan tren melambat.

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tahun 2025 tercatat sebesar 4,53 persen (c-to-c).

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp889,07 triliun, dengan tingkat inflasi sebesar 2,68 persen.

Jadi Bahan Evaluasi Perencanaan 2027

Paparan ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah ke depan.

Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa meski ada capaian positif, masih banyak sektor yang membutuhkan perhatian serius agar pembangunan di Kalimantan Timur lebih merata dan berkelanjutan. (pra)