Tanpa penghentian perambahan hutan, perampasan ruang hidup masyarakat adat, dan pembangunan ekstraktif, solusi tersebut hanya bekerja di permukaan.
Transisi Berkeadilan Dimulai dari Menghentikan Ekstraksi
Fathan juga menekankan bahwa transisi energi berkeadilan mustahil tercapai jika pembangunan masih bertumpu pada sektor ekstraktif.
“PLTU baru, smelter yang ditopang PLTU captive, dan perluasan tambang justru memperdalam ketergantungan pada energi fosil. Itu bukan jalan keluar dari krisis iklim,” katanya.
Dalam praktiknya, hutan dan wilayah adat kerap diperlakukan sebagai “aset” yang dapat diperjualbelikan untuk menutup emisi, sementara kerusakan ekologis di lapangan terus berlangsung tanpa pemulihan yang adil.
Orang Muda Tuntut Penurunan Emisi Nyata
Koordinator Climate Rangers (CR) Indonesia, Ginanjar Ariyasuta (26), menegaskan bahwa krisis iklim adalah persoalan antargenerasi.
Ia menilai generasi muda tidak lagi bisa menerima lambannya aksi negara.
“Kita sedang berada dalam situasi krisis. Yang dibutuhkan adalah penurunan emisi secara cepat dan nyata. Solusi palsu hanya memindahkan beban transisi ke generasi berikutnya,” ujar Ginanjar.
Menurutnya, solusi berbasis pasar dan teknologi memang terlihat menarik, namun sering gagal mendorong pengurangan emisi secara signifikan.
“Jangan omon-omon. Generasi kami sudah dirugikan oleh degradasi lingkungan. Kebijakan hari ini menentukan nasib generasi mendatang. Kami berhak atas masa depan yang adil, lestari, dan sejahtera,” tegasnya.
