ARUSBAWAH.CO – Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur menemukan dugaan pungutan liar dalam penyelenggaraan wisuda atau pelepasan siswa di beberapa sekolah SMA dan SMK negeri.

Laporan dari masyarakat dan penyelenggara pendidikan yang masuk mengungkap adanya biaya wisuda yang dibebankan kepada siswa.

"Kami menerima satu laporan pengaduan dari masyarakat dan tiga laporan informasi dari penyelenggara pendidikan di Balikpapan, serta dua laporan dari Samarinda," ujar Kepala Ombudsman Kaltim, Mulyadin, saat dikonfirmasi redaksi Arusbawah.co, Kamis (20/03/2025).

Pungutan tersebut dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 melarang satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memungut biaya dari peserta didik.

Selain itu, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 menegaskan bahwa komite sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan kepada siswa atau orang tua.

Namun, di lapangan, Ombudsman menemukan indikasi pungutan yang dilakukan oleh komite sekolah dengan nominal yang bervariasi.

"Biaya yang dikenakan berkisar antara Rp350 ribu hingga Rp850 ribu. Bahkan, ada laporan siswa kelas 11 juga dikenakan pungutan," kata Mulyadin.

Salah satu orang tua siswa di Balikpapan mengaku keberatan dengan biaya yang harus dibayarkan.

"Diminta membayar Rp650 ribu untuk wisuda di hotel. Kalau tidak bayar, anak kami tidak bisa ikut perpisahan," ungkapnya.

Pihak sekolah disebut sudah membantah bahwa kebijakan itu berasal dari mereka.

Namun, Ombudsman melihat adanya potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

"Kami menemukan dugaan kepala sekolah menunjuk ketua komite sebagai ketua panitia perpisahan. Ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan," jelas Mulyadin.

Selain itu, pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kaltim juga dinilai masih lemah.