"BPKAD bertugas mengelola keuangan dan aset daerah, tetapi terkait kebijakan perpanjangan atau tidaknya, itu berada di ranah pimpinan daerah," ujarnya melalui telpon Whatsapp pada Selasa (29/10/2024).

Ia juga menjelaskan bahwa pihak Biro Perekonomian tidak memiliki akses langsung untuk mengambil keputusan.

“Kami tidak punya akses komunikasi langsung dengan Pj Gubernur. Nantinya, apakah akan diperpanjang atau dilelang ulang, kami masih menunggu arahan dari pimpinan daerah,” katanya.

Menurut Taufik, kemungkinan keputusan akan diambil dalam rapat pimpinan yang melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk BPKAD, Biro Perekonomian, dan Badan Pendapatan Daerah.

Rapat ini bertujuan untuk membahas langkah ke depan untuk Mal Lembuswana, mengingat pentingnya keberlanjutan pengelolaan pusat perbelanjaan ini bagi pendapatan asli daerah.

Lebih lanjut, Taufik menyampaikan bahwa ada dua opsi utama yang tengah dipertimbangkan, yakni perpanjangan kerjasama dengan pengelola saat ini atau pelelangan ulang untuk menentukan pihak swasta baru.

"Pertanyaan besarnya adalah, apakah diperpanjang atau dilelang ulang. Siapa penawar terbaik itulah yang akan dipilih. Yang saya dengar-dengar itu akan dilelang. Namun, belum ada arahan resmi dari Pj Gubernur mengenai opsi ini," terangnya.

Taufik juga menyebut bahwa proses pelelangan, jika dipilih, akan melibatkan panitia lelang dan diatur melalui indikator yang sesuai dengan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.