Namun laporan Nugal menegaska orientasi utama pasokan listrik tetap diarahkan ke kebutuhan industri di KIHI.
Narasi untuk rakyat dan untuk IKN dipandang sebagai lapisan legitimasi, sementara tujuan utamanya tetap listrik untuk kawasan industri.
Siapa di Balik KHN dan Jaringan Kekuasaan
Dalam laporan Nugal, KHN disebut sebagai perusahaan patungan antara PT Adaro Energy Indonesia Tbk (kini Alam Tri Resources Indonesia), Sarawak Energy Berhad, dan PT Kayan Patria Pratama (KPP).
Adaro masuk sejak 2022 dan memegang saham mayoritas 50 persen.
Sarawak Energy dan KPP disebut masing-masing memegang 25 persen.
Penelusuran dokumen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham menemukan sekitar 20 nama aktor yang terhubung dengan KHN.
Laporan mengaitkan kepemilikan Adaro dengan Garibaldi Boy Thohir.
Pada saat yang sama, penelitian Nugal juga mencatat rekam jejak Adaro di Kalimantan yang panjang, mulai dari konflik lahan, kriminalisasi warga, hingga dampak lingkungan, termasuk kasus di Mahakam Ulu dan Kutai Barat yang melibatkan kontraktor perusahaan.
Elite Lokal, Aktor Nasional, dan Jejak Asing
Laporan juga menyorot dominasi aktor lokal Juanda Lesmana Lauw melalui KPP, yang jejaring bisnisnya mencakup berbagai sektor dan masuk hingga rantai pasok proyek.
Selain itu, nama Justarina Sinta Marisi Naiborhu muncul sebagai direksi KHN dan terhubung dengan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan Luhut Binsar Pandjaitan, membentuk apa yang disebut laporan sebagai peran tangan tak terlihat.
Di tingkat nasional, perubahan politik pasca Pemilu 2024 turut mengubah konfigurasi aktor di proyek PLTA Kaltara, termasuk keterlibatan Hashim Djojohadikusumo di proyek PLTA Kayan.
Sementara itu, laporan juga mencatat jejak perusahaan Tiongkok.
Pada tahap awal konstruksi, pekerja China dari Sinohydro dilaporkan berada di lokasi PLTA Mentarang, dengan 51 warga negara asing tercatat bekerja pada Agustus 2024.
Sinohydro yang terkait PowerChina disebut memiliki catatan kontroversi global terkait tata kelola, lingkungan, dan transparansi.
(wan)
Tag
