KHN merencanakan bendungan tipe Concrete Faced Rock Filled Dam (CFRFD) di Sungai Mentarang, sekitar 35 kilometer dari hulu Kabupaten Malinau. 

Luas area yang akan ditenggelamkan disebut mencapai 22.604 hektare dari total 26.601 hektare lahan yang dicaplok.

Laporan Nugal juga membandingkan luas genangan itu dengan Kota Bekasi yang luasnya sekitar 21.500 hektare. 

Artinya, wilayah yang akan tenggelam disebut Nugal lebih besar dari satu kota.

Bendungan itu dirancang setinggi 325 meter. 

Sementara itu, ketinggian muka air saat pasokan penuh (FSL 230 meter) diklaim hampir tiga kali tinggi Monumen Nasional (Monas).

Di titik itulah, warga sekitar mulai mempertanyakan bukan hanya soal lahan, tapi juga soal keakuratan data. 

Dokumen AMDAL mencantumkan perkiraan volume air hanya 12.472 meter kubik. 

Menurut laporan Nugal, angka itu terlalu kecil jika dibandingkan dengan luas genangan.

Dengan luas genangan 22.604 hektare, tinggi rata-rata genangan air hanya sekitar 0,55 meter, bahkan tidak sampai satu meter. 

Perhitungan itu justru menimbulkan tanda tanya terhadap validitas data AMDAL.

Selain itu, AMDAL disebut dalam laporan Nugal hanya mencantumkan desa-desa di sekitar tapak bendungan sebagai wilayah terdampak. 

Dampak ke wilayah hilir mereka sebut tidak dijelaskan secara rinci. 

Padahal Sungai Mentarang mengalir jauh, dan perubahan debit air, sedimentasi, kualitas air, hingga migrasi ikan tidak berhenti di lokasi bendungan.

Status PSN dan Arah Pasokan Listrik

PLTA Mentarang Induk ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menko Perekonomian No. 21 Tahun 2022 dan diperkuat Surat Keterangan PSN pada 4 Januari 2023.

KHN mengklaim proyek itu bertujuan memperkuat pasokan listrik, termasuk untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim, serta mendukung kawasan industri hijau dan target bauran energi baru terbarukan 23 persen.