“Ada prioritas lain yang harus kita utamakan. Kemudian juga kebutuhan operasional OPD seperti DLH, apalagi dengan kondisi seperti kenaikan harga BBM,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa rencana yang tercantum dalam Inaproc tersebut mengarah pada pembangunan baru, bukan renovasi.

Namun, detail lokasi pembangunan belum ia pastikan.

“Kalau tidak salah itu bangun baru. Tapi lokasinya saya kurang hafal,” ucapnya.

Lebih lanjut, Neneng menyebut Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri hingga saat ini masih menempati rumah pribadi, sementara sebagian fungsi rumah jabatan digunakan oleh perangkat sekretariat.

“Pak Wawali masih tinggal di rumah pribadi. Karena waktu itu Balai Kota direnovasi, ada bagian sekretariat yang berkantor di rumah jabatan,” tambahnya.

Meski begitu, ia mengaku belum mendalami alasan awal munculnya rencana pembangunan rujab baru tersebut.

Namun yang pasti, seluruh rencana kini sedang dievaluasi secara menyeluruh.

“Kita evaluasi semua, benar-benar kita seleksi mana yang prioritas. Yang ini masuk kategori belum prioritas,” tegasnya.

Sebelumnya, data dalam sistem Inaproc menunjukkan adanya rencana pengadaan dengan Kode RUP 66343577 untuk paket “Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Walikota Samarinda” pada tahun anggaran 2026 dengan nilai pagu Rp19,5 miliar.

Rencana tersebut tercatat sebagai belanja modal pembangunan gedung kantor dengan metode tender dan bersumber dari APBD, dengan jadwal pelaksanaan mulai April hingga Desember 2026.