Ia melihat, keuntungan dari amal usaha Muhammadiyah seperti pendidikan dan kesehatan mencapai Rp525 triliun per tahun.

Itu baru dihitung dari kontribusi 2% anggota Muhammadiyah saja.

Jadi, kalau dibandingkan dengan keuntungan tambang, Muhammadiyah sebenarnya tidak butuh tambang untuk maju.

Menurut data, ia mengatakan pendapatan negara dari sektor tambang pada tahun 2021 mencapai Rp733 triliun.

Namun, Adinda menekankan bahwa pengelolaan tambang oleh organisasi keagamaan justru berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang tak sebanding dengan manfaatnya.

"Kenapa Muhammadiyah harus diberdayakan lewat tambang? Padahal, tanpa tambang pun Muhammadiyah sudah berdaya," tegasnya.

Adinda juga menyoroti Pasal 83 Ayat 1 dalam PP 25/2024, yang menyebutkan tujuan pemberian konsesi tambang adalah untuk pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.