ARUSBAWAH.CO – Kader Hijau Muhammadiyah Indonesia gelar Festival Ibu Bumi Menggugat di Samarinda pada Minggu (15/12/2024).

Kegiatan itu menjadi panggung diskusi publik membahas soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

Peraturan itu yang jadi dasar pemerintah untuk bisa memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan, termasuk juga untuk wilayah Kaltim.

Adinda Rahmadhani, Ketua Bidang Lingkungan Hidup Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kaltim, menjadi salah satu pembicara dalam diskusi itu.

Saat diwawancarai oleh redaksi Arusbawah.co, Adinda dengan tegas menyampaikan keberatan terhadap keterlibatan Muhammadiyah dalam pengelolaan tambang.

Menurutnya, hal itu bertentangan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan yang selalu dijunjung oleh organisasi tersebut.

Adinda memaparkan, Muhammadiyah itu tanpa tambang pun sudah bisa bertahan dan berkembang pesat.