Menurut Purwadi, transparansi adalah kunci dalam memastikan akuntabilitas anggaran negara.

Ia melihat, program MBG di Kaltim sudah mendapat sorotan dari publik soal pelaksanaannya yang dinilai masih minim informasi.

Namun, Sirajul menekankan bahwa larangan meliput bukan berarti menutup diri dari pengawasan.

"Silakan media liput ke penerima manfaat saja. Ke Dapur umum MBG belum dulu ya. Keamanan pangan itu prioritas kami," ujarnya.

Isu soal transparansi MBG terus menjadi perdebatan, terutama terkait bagaimana pengelolaan dapur umum dilakukan.

Sirajul mengaku, pihaknya hanya ingin menjaga kualitas makanan yang sampai ke masyarakat.

"Kami harus pastikan tidak ada yang mengganggu proses di dapur, supaya aman dan higienis," jelasnya. (wan)