ARUSBAWAH.CO - Muhammad Sirajul Amin Mubarak, Wakil Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda, angkat bicara soal tak adanya akses media untuk meliput ke dapur umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam wawancara lewat pesan WhatsApp dengan redaksi Arusbawah.co, ia menegaskan alasan utama ialah soal keamanan pangan.

"Kalau boleh tahu, alasannya?" tanya redaksi saat mengonfirmasi.

Sirajul membeberkan kekhawatirannya soal adanya kontaminasi silang dalam proses masak di dapur MBG.

"Demi keamanan pangannya. Kami khawatir ada kontaminasi silang. Dapur itu area khusus untuk penjamah makanan yang sudah pakai alat pelindung diri (APD)." Jawab Sirajul melalu balasan pesan Whatsapp, pada Kamis (23/01/2025).

Pernyataan soal ini menanggapi kritik yang sebelumnya dilontarkan Purwadi Purwoharsojo, selaku pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman.

Purwadi mempertanyakan kenapa dapur MBG terkesan tertutup bagi media, padahal anggarannya menggunakan uang negara.

"Kenapa dapurnya tidak boleh diliput? Ini uang negara, harus transparan dan akuntabel. Ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang harus dipatuhi," tegas Purwadi.

Menurut Purwadi, transparansi adalah kunci dalam memastikan akuntabilitas anggaran negara.

Ia melihat, program MBG di Kaltim sudah mendapat sorotan dari publik soal pelaksanaannya yang dinilai masih minim informasi.

Namun, Sirajul menekankan bahwa larangan meliput bukan berarti menutup diri dari pengawasan.

"Silakan media liput ke penerima manfaat saja. Ke Dapur umum MBG belum dulu ya. Keamanan pangan itu prioritas kami," ujarnya.

Isu soal transparansi MBG terus menjadi perdebatan, terutama terkait bagaimana pengelolaan dapur umum dilakukan.

Sirajul mengaku, pihaknya hanya ingin menjaga kualitas makanan yang sampai ke masyarakat.

"Kami harus pastikan tidak ada yang mengganggu proses di dapur, supaya aman dan higienis," jelasnya. (wan)