Selain itu, ia mengingatkan bahwa awalnya justru Pemerintah Provinsi yang menawarkan pembiayaan JKN bagi warga tidak mampu.

“Pemprov yang meminta data dan menawarkan pembiayaan, bukan kami yang mengajukan,” tegasnya.

Dorong Diskusi Objektif, Hindari Polemik Berkepanjangan

Andi Harun menilai polemik ini seharusnya tidak berkembang liar di ruang publik tanpa dasar kajian yang jelas.

Ia khawatir pernyataan yang tidak berbasis dokumen resmi justru memperkeruh hubungan antara pemerintah provinsi dan kota.

Karena itu, ia kembali menegaskan pentingnya forum terbuka untuk menghadirkan:

• Transparansi
• Objektivitas
• Kejelasan informasi

“Ini bukan soal mampu atau tidak. Ini soal prosedur yang harus benar dan tidak cacat hukum,” pungkasnya. (red)