Tanpa penjelasan transparan, kebijakan ini terkesan sekadar manuver meredam kemarahan publik, bukan bentuk tanggung jawab substantif.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar soal satu unit kendaraan, melainkan tentang orientasi kepemimpinan.

Ketika pemimpin terlalu jauh dari realitas rakyat dan lebih dekat dengan simbol kemewahan, maka kebijakan yang lahir pun cenderung abai terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Kesejahteraan tidak pernah terwujud dari gaya hidup elitis, melainkan dari keberanian menetapkan prioritas yang berpihak kesejahteraan masyarakat.

Jika marwah benar-benar dimaknai sebagai harga diri masyarakat, maka marwah itu seharusnya diwujudkan dalam layanan publik yang layak, bukan kendaraan mewah.

Karena marwah rakyat tidak diukur dari kemegahan fasilitas pejabat, melainkan dari seberapa jauh negara hadir untuk menjamin kehidupan mereka yang paling rentan. (***)

Ditulis oleh Rossa Tri Rahmawati Bahri, Presiden BEM FISIP UNMUL

Tulisan merupakan opini pribadi penulis dan tak mencerminkan pandangan redaksi