ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mencatat sejumlah capaian pembangunan ekonomi sepanjang tahun 2025.
Salah satu yang menonjol adalah keberhasilan menurunkan angka kemiskinan secara cukup signifikan.
Angka Kemiskinan Kaltim Turun Sepanjang 2025
Pada 2025, tingkat kemiskinan di Kaltim turun sebesar 0,61 persen.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menjelaskan bahwa pada 2024 angka kemiskinan masih berada di posisi 5,78 persen.
Hingga akhir 2025, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 5,17 persen.
“Penurunan 0,61 persen ini setara dengan berkurangnya sekitar 21,6 ribu penduduk yang sebelumnya berada di bawah garis kemiskinan,” ujar Seno Aji saat menyampaikan paparan di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (9/1/2026).
Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Dinilai Stabil
Menurut Seno, penurunan angka kemiskinan tersebut sejalan dengan kondisi perekonomian daerah yang relatif stabil.
Hingga triwulan III tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tercatat mencapai 4,26 persen.
Ia mengakui adanya tantangan pada sektor pertambangan dan penggalian akibat menurunnya permintaan batu bara.
Meski demikian, sektor lain seperti konstruksi serta pengadaan listrik dan gas dinilai tetap kuat dan memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan ekonomi daerah.
IPM Kaltim Terus Meningkat
Tak hanya dari sisi ekonomi, kualitas hidup masyarakat Kaltim juga menunjukkan peningkatan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim naik dari 78,79 pada 2024 menjadi 79,39 pada 2025.
“Secara konsisten, IPM Kalimantan Timur berada di atas rata-rata nasional. Kenaikan ini didorong oleh perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” kata Seno.
Pengangguran Stabil dan Inflasi Terkendali
Sementara itu, kondisi ketenagakerjaan di daerah ini juga terbilang stabil.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kaltim per Agustus 2025 tercatat sebesar 5,18 persen.
Selain itu, pemerintah daerah juga berhasil menjaga laju inflasi.
Hingga Oktober 2025, inflasi tahunan Kalimantan Timur tercatat sebesar 1,94 persen.
“Inflasi yang tetap terkendali ini mencerminkan efektivitas upaya pengendalian harga kebutuhan pokok,” pungkas Seno Aji.
(wan)
