ARUSBAWAH.CO -  Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji memilih berdiri di belakang keputusan pemerintah pusat merespons menguatnya wacana pemilihan kepala daerah melalui Legislatif pada 2029 mendatang.

Sikap itu ia sampaikan saat dimintai tanggapan oleh wartawan pada Jumat (9/1/2026) sore, di tengah dinamika politik nasional yang mulai menggeser arah pilkada dari pemilihan langsung ke mekanisme tidak langsung.

Seno Aji Tegaskan Sikap Ikut Keputusan Partai dan Pemerintah Pusat

Sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim, Seno Aji menegaskan posisinya sejalan dengan keputusan partai dan pemerintah pusat.

Orang nomor dua di Kaltim itu tidak membuka ruang tafsir lain.

“Kalau dari saya yang jelas kami ikut pemerintah pusat. Apalagi saya dari Ketua DPD Gerindra dan Pak Sugiono selaku Sekjen Gerindra juga sudah menyampaikan pandangan secara khusus dari partai maka kami mengikuti atas itu,” kata Seno Aji kepada awak media.

Efisiensi Anggaran Jadi Alasan Pilkada Lewat DPRD

Seno Aji mempersoalkan aspek biaya sebagai alasan mengapa wacana pilkada lewat DPRD dinilai layak dipertimbangkan.

Menurutnya, pemilu langsung selama ini menyedot anggaran negara dalam jumlah besar, belum termasuk biaya politik yang harus ditanggung para calon.

“Oh iya sekarang kita untuk pemilu saja untuk KPU Bawaslu dan sebagainya. Kita butuh biaya yang cukup besar. Belum lagi para calon-calon tersebut tentu saja harus kocek lebih dalam lagi,” ujarnya.

Ia menyebut gagasan yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai sesuatu yang patut diapresiasi.