MSAM disebut menggunakan personel Brimob untuk mengawal penanaman sawit, sementara SILO mencari perlindungan dari militer hingga melibatkan koperasi TNI dalam pengamanan area tambang.

Menurut laporan tersebut, kondisi itu memperlihatkan bagaimana konflik bisnis sumber daya alam kini juga berkaitan dengan kekuatan aparat dan pengaruh politik.

Masyarakat Adat Dinilai Makin Rentan

CELIOS menilai semakin kuatnya keterlibatan militer dalam bisnis ekstraktif dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi jangka panjang.

Mulai dari rusaknya persaingan usaha, gagalnya pemulihan lingkungan pasca eksploitasi, hingga meningkatnya konflik dengan masyarakat adat dan warga lokal.

Dalam laporan tersebut, masyarakat sipil disebut semakin rentan karena harus berhadapan langsung dengan aparat saat mempertahankan ruang hidup dari ekspansi tambang maupun perkebunan sawit.

CELIOS juga menilai eksploitasi sumber daya alam yang terus berlanjut tanpa mempertimbangkan kerusakan lingkungan dapat merugikan ekonomi jangka panjang.

Menurut laporan itu, kolaborasi antara militer dan BUMN di sektor ekstraktif menunjukkan adanya praktik kapitalisme negara yang dinilai semakin memperlebar ketimpangan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. (sal)