Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, menilai kunjungan tersebut tidak memiliki urgensi kuat, apalagi dilakukan di tengah isu efisiensi anggaran daerah.

Apa urusannya gubernur, istri gubernur, sekda, dan biro Kesra ikut hanya untuk mendampingi satu orang peserta MTQ internasional?” katanya.

Buyung menyoroti bahwa perjalanan ini dilakukan di tengah situasi efisiensi anggaran serta berbagai persoalan publik yang belum tuntas di Kaltim, mulai dari polemik program Gratispol hingga masalah layanan kesehatan dan pendidikan. 

“Kalau mereka menggunakan dana APBD, artinya mereka telah abai pada efisiensi. Gubernur sebagai kepala wilayah administratif seharusnya mengutamakan urusan publik, bukan bepergian ke luar negeri berhari-hari,” tegasnya.

Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo/ Tribunkaltim.co

Ia juga menyinggung potensi konflik kepentingan. 

Menurutnya, kapasitas Sarifah Suraidah sebagai anggota DPR RI tidak memiliki relevansi dengan kegiatan MTQ internasional tersebut. 

“Ini bisa menimbulkan kesan perjalanan keluarga dengan menggunakan fasilitas negara. Publik berhak tahu transparansi biaya yang dikeluarkan,” ujarnya.

Kunjungan luar negeri gubernur Kaltim selalu meninggalkan jejak kontroversi.

Dari janji investasi besar yang tak terwujud, diplomasi karbon yang akhirnya membuahkan hasil, hingga perjalanan ke Maroko yang menuai kritik tajam, publik menuntut transparansi dan urgensi nyata dalam setiap agenda luar negeri pejabat daerah. (pra)