ARUSBAWAH.CO -  Kunjungan luar negeri pejabat publik kerap kali menarik perhatian masyarakat, termasuk di tingkat provinsi.

Dari penelusuran redaksi, untuk Kalimantan Timur (Kaltim), tiga gubernur terakhir—Almarhum Awang Faroek, Isran Noor, dan kini Rudy Mas’ud—sama-sama pernah melakukan perjalanan resmi ke luar negeri dengan tujuan beragam, mulai dari investasi hingga diplomasi.

Redaksi Arusbawah.co rangkum beberapa kunjungan luar negeri yang pernah dilakukan para gubernur di Kaltim. 

Awang Faroek dan Investasi Rusia

Saat menjabat sebagai Gubernur Kaltim, almarhum Awang Faroek Ishak dikenal aktif mendorong investasi Rusia untuk bisa masuk ke Bumi Etam. 

Ia beberapa kali melakukan kunjungan resmi ke Moskow.

• November 2013, Awang Faroek Ishak bersama Sekda Kaltim Irianto Lambrie bertandang ke Rusia.
• September 2015, ia kembali ke Rusia selama 12 hari dengan rombongan 12 orang, membahas kerja sama pembangunan kereta api dengan BUMN Rusia, Russian Railways.

Kala itu, nilai investasi yang ditawarkan disebut mencapai Rp500 triliun.

Namun, rencana besar itu tak pernah terealisasi hingga masa jabatannya berakhir.

Padahal, groundbreaking pembangunan kereta api sempat dilakukan pada Desember 2016.

Saat kepergian Awang Faroek Ishak ke Rusia ini, masyarakt sipil dari Pokja 30 yang dikomandoi mendiang Carolus Tuah menyoroti biaya perjalanan tersebut yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1,1 miliar.

Angka itu didasarkan pada perhitungan aturan di Keputusan Gubernur Nomor 090/K.8/2015 tentang Uang Harian maupun Uang Saku Perjalanan Dinas Ke luar Negeri dan berdasarkan harga rata-rata tiket ke luar negeri, dan biaya sewa hotel bintang 5 selama 12 hari.

Isran Noor dan Diplomasi Karbon

Gubernur selanjutnya, Isran Noor, juga tercatat beberapa kali ke luar negeri:

• 2019: Mengunjungi Seychelles bersama Ketua DPRD Kaltim untuk membahas kerja sama pariwisata.
• November 2022: Hadir di Konferensi Perubahan Iklim COP27 di Mesir bersama Bupati Kutim.
• Mei 2023: Melakukan lawatan ke tiga negara—Brazil, Amerika Serikat, dan Meksiko—dalam rangka negosiasi jual beli karbon.

Meski sempat menuai kritik dari masyarakat sipil, langkah Isran membuahkan hasil.

Bank Dunia akhirnya menyalurkan dana karbon senilai USD20,9 juta atau sekitar Rp300 miliar untuk Kaltim.

KUNJUNGAN LUAR NEGERI - Gubernur Kaltim Isran Noor dalam kunjungan luar negeri ke Seychelles pada 2019/ IST

Rudy Mas’ud ke Maroko

Gubernur Kaltim saat ini, Rudy Mas’ud, juga sudah mencatatkan perjalanan luar negeri.

Pada 26–30 Agustus 2025, ia melakukan kunjungan ke Maroko untuk menghadiri Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional serta adanya pertemuan antara pihak Pemprov Kaltim dengan salah satu universitas di sana.

Namun, perjalanan ini menuai kritik, terutama karena turut serta Sarifah Suraidah, anggota DPR RI sekaligus istri Rudy Mas’ud.

DUDUK BERSAMA - Anggota DPR RI Dapil Kaltim Sarifah Suraidah dan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud saat berada di Maroko/ Foto: IG @pemprov_kaltim

Meski pihak Pemprov menyatakan Sarifah menggunakan biaya pribadi, publik tetap mempertanyakan relevansi keikutsertaannya.

Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, menilai kunjungan tersebut tidak memiliki urgensi kuat, apalagi dilakukan di tengah isu efisiensi anggaran daerah.

Apa urusannya gubernur, istri gubernur, sekda, dan biro Kesra ikut hanya untuk mendampingi satu orang peserta MTQ internasional?” katanya.

Buyung menyoroti bahwa perjalanan ini dilakukan di tengah situasi efisiensi anggaran serta berbagai persoalan publik yang belum tuntas di Kaltim, mulai dari polemik program Gratispol hingga masalah layanan kesehatan dan pendidikan. 

“Kalau mereka menggunakan dana APBD, artinya mereka telah abai pada efisiensi. Gubernur sebagai kepala wilayah administratif seharusnya mengutamakan urusan publik, bukan bepergian ke luar negeri berhari-hari,” tegasnya.

Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo/ Tribunkaltim.co

Ia juga menyinggung potensi konflik kepentingan. 

Menurutnya, kapasitas Sarifah Suraidah sebagai anggota DPR RI tidak memiliki relevansi dengan kegiatan MTQ internasional tersebut. 

“Ini bisa menimbulkan kesan perjalanan keluarga dengan menggunakan fasilitas negara. Publik berhak tahu transparansi biaya yang dikeluarkan,” ujarnya.

Kunjungan luar negeri gubernur Kaltim selalu meninggalkan jejak kontroversi.

Dari janji investasi besar yang tak terwujud, diplomasi karbon yang akhirnya membuahkan hasil, hingga perjalanan ke Maroko yang menuai kritik tajam, publik menuntut transparansi dan urgensi nyata dalam setiap agenda luar negeri pejabat daerah. (pra)