Tahun 2026 turun menjadi Rp788,49 miliar.

Selisih penurunannya mencapai Rp299 miliar atau sekitar 27,49 persen.

Pos belanja barang dan jasa ini digunakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan sehari-hari, seperti alat tulis kantor (ATK), listrik, air, internet, sewa gedung dan kendaraan, konsumsi rapat, jasa konsultan, hingga perjalanan dinas.

Belanja Modal dan Belanja Lainnya Ikut Menyusut

Selain itu, belanja modal Kota Bontang juga dipangkas cukup signifikan.

Pada 2025, belanja modal berada di kisaran Rp978,28 miliar.

Tahun 2026 menyusut menjadi Rp537,36 miliar.

Penurunannya mencapai Rp440,92 miliar atau sekitar 45,06 persen.

Belanja modal mencakup pembangunan jalan dan jembatan, gedung sekolah dan rumah sakit, pengadaan alat berat, kendaraan dinas, hingga pembangunan infrastruktur air bersih.

Pemangkasan juga terjadi pada belanja lainnya.

Pada 2025, belanja lainnya Kota Bontang tercatat Rp92,75 miliar.

Pada 2026 turun menjadi Rp80,83 miliar. Selisih penurunan sebesar Rp11,92 miliar atau sekitar 12,85 persen.

Pos belanja lainnya biasanya digunakan untuk hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan ke daerah lain, serta belanja tak terduga untuk kondisi darurat.

Dengan demikian, pemangkasan menyeluruh itu menunjukkan dampak nyata kebijakan pengetatan fiskal pemerintah pusat terhadap keuangan daerah pada tahun anggaran 2026.

(wan)