ARUSBAWAH.CO - Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sama-sama melakukan pemangkasan di seluruh pos belanja daerah pada tahun anggaran 2026.
Fakta itu, dihimpun dari portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diakses redaksi Arusbawah.co pada, Kamis (5/2/2026).
Pemangkasan itu dilakukan seiring pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat lebih dari 40 persen.
DJPK kemenkeu mencatat, seluruh pos belanja daerah Kutai Timur dan Bontang itu mengalami penurunan, mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, hingga belanja lainnya.
Tekanan Fiskal Terberat Dialami Kutai Timur
Tekanan fiskal paling terasa dialami Kabupaten Kutai Timur.
Pemerintah pusat memangkas TKD Kutai Timur hingga Rp3,57 triliun atau sekitar 45,5 persen.
Kondisi itu memaksa pemerintah Kutai Timur harus mengencangkan ikat pinggang.
Pada 2025, total belanja daerah Kabupaten Kutai Timur ditetapkan sebesar Rp9,99 triliun.
Namun pada 2026, angka tersebut turun menjadi Rp5,74 triliun.
Artinya, belanja daerah Kutai Timur berkurang Rp4,25 triliun atau turun sekitar 42,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Akibatnya, pemangkasan belanja daerah harus berdampak ke seluruh pos belanja.
Belanja Pegawai hingga Barang dan Jasa Ikut Dipangkas
Misalnya, belanja pegawai yang dianggarkan sebesar Rp2,30 triliun pada 2025, lalu turun menjadi Rp1,60 triliun pada 2026.
Artinya, belanja pegawai menyusut Rp700 miliar atau turun sekitar 30,4 persen.
Selain belanja pegawai, belanja barang dan jasa juga dipotong cukup dalam.
Pada 2025, anggarannya mencapai Rp2,65 triliun.
Tahun 2026 turun menjadi Rp1,67 triliun.
Selisih penurunan mencapai Rp980 miliar atau sekitar 37 persen.
Belanja Modal Kutai Timur Turun Lebih dari 60 Persen
Pemangkasan terbesar terjadi pada belanja modal.
Pada 2025, belanja modal Kutai Timur dianggarkan Rp3,56 triliun.
Tahun 2026 hanya tersisa Rp1,42 triliun.
Artinya, belanja modal turun Rp2,14 triliun atau sekitar 60,1 persen.
Sementara itu, belanja lainnya juga mengalami penurunan.
Pada 2025, pos ini sebesar Rp1,49 triliun, kemudian turun menjadi Rp1,05 triliun pada 2026.
Penurunannya mencapai Rp440 miliar atau sekitar 29,5 persen.
Bontang Juga Ikut Pangkas Belanja Pegawai hingga Belanja Modal
Kondisi serupa juga terjadi di Kota Bontang.
Data DJPK menunjukkan Pemkot Bontang memangkas seluruh pos belanja daerah pada 2026.
Belanja pegawai Kota Bontang pada 2025 tercatat sebesar Rp863,79 miliar.
Pada 2026, angkanya dipangkas menjadi Rp692,09 miliar.
Artinya, terjadi penurunan Rp172 miliar atau sekitar 19,88 persen.
Belanja Operasional Pemerintah Ikut Ditekan
Belanja barang dan jasa juga ikut ditekan.
Pada 2025, belanja barang dan jasa Bontang tercatat Rp1.087,49 triliun.
Tahun 2026 turun menjadi Rp788,49 miliar.
Selisih penurunannya mencapai Rp299 miliar atau sekitar 27,49 persen.
Pos belanja barang dan jasa ini digunakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan sehari-hari, seperti alat tulis kantor (ATK), listrik, air, internet, sewa gedung dan kendaraan, konsumsi rapat, jasa konsultan, hingga perjalanan dinas.
Belanja Modal dan Belanja Lainnya Ikut Menyusut
Selain itu, belanja modal Kota Bontang juga dipangkas cukup signifikan.
Pada 2025, belanja modal berada di kisaran Rp978,28 miliar.
Tahun 2026 menyusut menjadi Rp537,36 miliar.
Penurunannya mencapai Rp440,92 miliar atau sekitar 45,06 persen.
Belanja modal mencakup pembangunan jalan dan jembatan, gedung sekolah dan rumah sakit, pengadaan alat berat, kendaraan dinas, hingga pembangunan infrastruktur air bersih.
Pemangkasan juga terjadi pada belanja lainnya.
Pada 2025, belanja lainnya Kota Bontang tercatat Rp92,75 miliar.
Pada 2026 turun menjadi Rp80,83 miliar. Selisih penurunan sebesar Rp11,92 miliar atau sekitar 12,85 persen.
Pos belanja lainnya biasanya digunakan untuk hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan ke daerah lain, serta belanja tak terduga untuk kondisi darurat.
Dengan demikian, pemangkasan menyeluruh itu menunjukkan dampak nyata kebijakan pengetatan fiskal pemerintah pusat terhadap keuangan daerah pada tahun anggaran 2026.
(wan)
